Sebuah harapan bagi pesantren untuk mencapai kesetaraan dengan sekolah umum. Di Kabupaten Bandung ada pesantren yang berdiri sejak puluhan tahun lalu berhasil menyelenggarakan pendidikan tanpa mengandalkan bantuan pemerintah.
DARA | BANDUNG – Lahirnya UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tumpuan harapan pesantren di Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk meraih kesetaraan dengan sekolah umum. Terutama masalah bantuan pendidikan dari pemerintah.
Hal tersebut dikemukakan Pimpinan Pasantren Yamisa Kabupaten Bandung, H. Efi Hipni Baroya. Ia berharap UU pesantren benar-benar dapat mewujudkan kesetaraan pesantren dengan sekolah umum.
Ia mengambil contoh pesantren yang ia pimpin untuk masalah kesetaraan ini. Sejak pesantren ini berdiri tahun 1968, ia akui belum setara dengan sekolah umum dalam hal bantuan dari pemerintah.
Pihaknya selama ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Karana itu, ia optimis pengesahan payung hukum UU pesantren dapat menyetarakan pesantren dengan sekolah umu, sehingga pasantren bisa lebih maju lagi, terutama dalam pendidikan moral dan akhlaq.
“Jadi antara pasantren dan sekolah umum kondisinya sekarang sejajar. Tdak ada lagi perbedaan,” kata Efi, di ruang kerjanya, Jum’at (1/11/2019).
Lahirnya UU tentang Pesantren, menurut dia juga, merupakan sebuah kemajuan bagi pasantren. “Tinggal bagaimana kita menyikapinya agar pasantren bisa melahirkan bibit-bibit generasi unggulan di zaman sekarang,” ujarnya.***
Wartawan: Fattah | Editor: Ayi Kusmawan
