DARA | SUBANG – Video pernyataan Kepala Desa/Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang mengkritisi kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terkait penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 sempat viral di media sosial dan WhatsApp Group,
Dalam video berdurasi 3 menit 38 detik itu, Kades Jalancagak, Indra Zaenal Alim memberikan penyataan didampingin tiga orang perangkat desa.
Indra mengaku kecewa dengan pernyataan-pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di media massa maupun medsos terkait janji pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak virus corona.
“Dalam membuat keputusan untuk penyaluran bansos kepada masyarakat khususnya kelompok miskin dan miskin baru (misbar) yang terdampak Covid-19, hendaknya dikaji dengan matang, terstruktur, dan sistematis, sehingga di masyarakat bawah tidak terjadi kegaduhan dan bumerang bagi Pemerintah Desa,” ungkap Indra saat dihubungi dara.co.id, Selasa (28/4/2020).
Bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk sembako dan uang tunai itu, diharapkan Indra jadi penyangga dan mengurangi beban masyarakat dalam keterpurukan ekonomi akibat serangan Covid-19.
Dirinya meminta, kepada Presiden, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terutama Gubernur Jawa Barat, ketika mengeluarkan satu kebijakan untuk masyarakat khususnya yang berhubungan dengan masyarakat Desa, apalagi terkait bantuan, untuk dipikirkan lebih dahulu secara matang.
“Jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapat bantuan. Warga kami sudah tenang sebenarnya, sebelum ada statment-statment dari bapak (Gubernur). Dengan adanya statment warga akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling terdepan kami sebagai Kades termasuk Bupati kebingungan,” katanya dalam pernyataan di video tersebut.
Jika dalam pemberian bansos tersebut tak dibangun sebuah kajian ilmiah secara terstruktur dan sistematis, menurutnya, maka ini jelas ujungnya yang menjadi sasaran dari masyarakat adalah Pemerintah Desa.
“Intinya saya berbicara sebagai pelayan masyarakat dan pemerintahan paling bawah mewakili semua kepala desa se-Kabupaten Subang khususnya, saya meminta tolong kepada para pemimpin pembuat kebijakan dalam memutuskan suatu kebijakan terlebih dahulu dikaji dengan matang, terstruktur dan sistematis agar masyarakat di bawah tidak gaduh,” ujarnya.
Sebelum menggembor-gemborkan bantuan tersebut, lata Indra, seharusnya ditentukan dulu kuota bantuan untuk masing-masing Kabupaten/Kota, kemudian baru dibicarakan kebijakan tentang bantuan.
“Kenyataannya saat ini bantuan tidak menggunakan data di kita. Data dari RT dan RW yang mendapat kemarin datanya tidak dipakai. Ini yang menjadi masalahnya,” katanya.***
Editor: Muhammad Zein
