“Terkait video viral penolakan (bantuan) oleh warga, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit,” kata Ridwan Kamil.
DARA | BANDUNG – Proses penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk para warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19), akan terus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, bansos senilai Rp 500 ribu dari Pemprov Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.
Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos Provinsi, serta bansos dari Kabupaten/Kota.
“Terkait video viral penolakan (bantuan) oleh warga, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit,” kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kota Bandung, Kamis (23/4/2020).
Selain itu, Pemprov Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.
“Ada hampir 7 juta keluarga yang harus didata, di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan ini mungkin menimbulkan persepsi yang tidak sama, bahwa bantuan itu ada sembilan pintu, yang baru datang bantuan dari Provinsi, yang pintu nomor tujuh,” jelasnya
Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan, kepada tetangganya yang tidak kebagian bantuan pintu nomor tujuh, kemungkinan menyangka tidak akan mendapat bantuan. “Mispersepsi inilah yang nanti akan kami evaluasi, baik kepada RT, RW, kepada PT Pos, kepada semua pihak,” lanjutnya.
Menurut Emil, pihaknya akan terus berupaya gerak cepat menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya bergerak membantu warga yang perekonomiannya terdampak.
“Intinya pemerintah ingin hadir dengan cepat, ingin hadir dengan transparan, dan ingin hadir seluas-luasnya memberikan bantuan kepada masyarakat. Nanti kami akan evaluasi dan koreksi, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya,” pungkasnya.***
Editor: Muhammad Zein
