Virus Corona, China: Indonesia Berlebihan, Jokowi: Kepentingan Nasional Nomor 1

Rabu, 5 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: detikcom)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: detikcom)

Pemerintah China menilai Indonesia berlebihan menanggapi virus corona. Namun, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan kepentingan nasional adalah nomor satu.


DARA | JAKARTA – Pemerintah China menyebut sikap berlebihan Indonesia dalam menanggapi virus corona dibuktikan dengan adanya pembatasan perjalanan dan impor produk makanan serta minuman dari Negeri Tirai Bambu itu.

Hal itu dikatakan Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian dalam konferensi persnya di Kedubes China di Jakarta, kemarin. Disebutkan, Indonesia telah mengumumkan beberapa tindakan pembatasan penerbangan dan perukaran personel. Padahal, kata Xiao Qian, WHO telah menyatakan mereka tidak setuju dan bahkan keberatan atas tindakan pembatasan perjalanan dan perdagangan terhadap China.

Xiao mengklaim kebanyakan negara sudah mengikuti saran WHO. Dalam situasi saat ini, kata Xiao, semua pihak harus tenang dan tidak perlu bereaksi berlebihan.

Intinya, Xiao menyesalkan Indonesia menghentikan impor produk makanan serta minuman dari negaranya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, keputusan Indonesia melarang impor hewan hidup dari China dilakukan demi kepentingan nasional.

“Ya apapun, saya sampaikan bahwa kepentingan nasional kita tetap nomor satu. Dinomorsatukan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, seperti dikuitp dari Republika, Rabu (5/2/2020).

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menyatakan larangan impor dari negeri China tak hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, namun juga sejumlah negara lainnya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang hingga kini belum ditemukan vaksinnya.

“Tidak. Karena tindakan Pemerintah Indonesia, juga dilakukan oleh pemerintah lain di dunia,” ujarnya.***

Editor: denkur | Sumber: republika

Berita Terkait

Pemda Provinsi Jawa Barat Mengawasi Pembongkaran Pagar Laut di Bekasi
Pemprov Jabar Evaluasi Kerja Sama dengan PT TRPN Soal Pagar Laut Bekasi
Soal Pagar Laut Bekasi, KKP Beri Sanksi PT TRPN
Puncak Peringatan HPN 2025 di Riau, Menkomdigi: Momen Merayakan Keberanian, Integritas, dan Semangat Juang
KAI Group Layani 39,08 Juta Penumpang Selama Januari 2025, Simak Data Berikut Ini
FGD HPN Riau Bahas Perpres No.5 Tahun 2025 dan Dampaknya Terhadap Kehutanan serta Industri Kelapa Sawit
Tribuana Said : Wartawan Harus Memperkuat Cita-cita Penggerak Kemerdekaan
Indah Kirana Atal S Depari Ditunjuk Jadi Plt Ketua IKWI
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 13:04 WIB

Pemprov Jabar Evaluasi Kerja Sama dengan PT TRPN Soal Pagar Laut Bekasi

Selasa, 11 Februari 2025 - 12:54 WIB

Soal Pagar Laut Bekasi, KKP Beri Sanksi PT TRPN

Minggu, 9 Februari 2025 - 16:49 WIB

Puncak Peringatan HPN 2025 di Riau, Menkomdigi: Momen Merayakan Keberanian, Integritas, dan Semangat Juang

Minggu, 9 Februari 2025 - 13:21 WIB

KAI Group Layani 39,08 Juta Penumpang Selama Januari 2025, Simak Data Berikut Ini

Sabtu, 8 Februari 2025 - 19:57 WIB

FGD HPN Riau Bahas Perpres No.5 Tahun 2025 dan Dampaknya Terhadap Kehutanan serta Industri Kelapa Sawit

Berita Terbaru

mobil sim keliling kabupaten Bandung

BANDUNG UPDATE

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Rabu 12 Februari 2025

Rabu, 12 Feb 2025 - 06:26 WIB

mobil sim keliling kota Bandung

BANDUNG UPDATE

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Rabu 12 Februari 2025

Rabu, 12 Feb 2025 - 06:23 WIB