Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan dengan membatasi beberapa aktivitas seperti pemberlakuan Work From Home (WFH).
DARA – Kebijakan itu menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 441/Kep.10-Hukham/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di 20 kabupaten/kota di Jawa Barat .
“Membatasi aktivitas di tempat kerja/kantor dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat,” demikian tercantum dalam Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.1/74/KESRA tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Peoporsional dalam Upaya Penanganan Penyebaran Covid-19.
Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, akan bekerja optimal untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Garut.
Menurutnya, dalam 14 hari ini dirinya selaku ketua satgas akan all out untuk melakukan langkah-langkah konkret.
“Karena kemarin saja kami sedih lima orang di RSUD meninggal dunia, tiap hari itu satu, dua, pas kemarin lima orang,” ujarnya, Rabu (13/1/2021).
Bupati menyebutkan, selain tempat kerja jam operasional seperti di swalayan atau Toserba (Toko Serba Ada) juga mengalami pengurangan. Toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.
“Untuk jam operasional restoran dan kedai kopi juga mengalami pembatasan sama dengan swalayan, dimana untuk operasional dari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 7 malam,” ujarnya.
Sementara itu, dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 443/KEP.13-KESRA/2021, tanggal 12 Januari 2021, tentang Penetapan Jangka Waktu dan Wilayah Pelaksanaan Pembatasan Sosiail Besar secara Proporsional Dalam Penanganan Covid-19, penerapan PSBB ini akan dilaksanakan di 26 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Garut.
“PSBB di kita itu akan berada di 26 kecamatan, melihat letak geografisnya sama saja dengan 42 kecamatan, karena pada hakekatnya itu berdampingan, dan sebagainya,” kataya.
Menurut Rudy, hal ini dilakukan guna mengoptimalkan PSBB secara Proporsional di Kabupaten Garut, untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Garut.
Guberur Jawa Barat sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 441/Kep.10-Hukham/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penerapan PSBB secara proporsional ini dimulai sejak 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021.
“Pemberlakuan PSBB secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, serta dilakukan evaluasi dan monitoring pemberlakuan PSBB harian,” demikian tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat.***
Editor: denkur
