DARA | BANDUNG – Wakil Gubernur Jabar, Uu Rhizanul Ulum, mendorong DPR RI dan pemerintah pusat segera mengeluarkan undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di daerah ini. Bahkan jika perlu, pihaknya akan melakukan demontrasi ke Jakarta.
“Makanya saya minta persiapan saja bagi kabupaten-kabupaten yang ingin DOB,” kata Uu, seusai menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Komisi I, Eni Sumarni, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (15/1/19).
Pembentukan DOB di Jawa Barat, menurut dia, tidak bisa ditawar lagi. Paling tidak untuk tiga daerah, yaitu Kabupaten Garut Selatan, Sukabumi Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.
Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar, untuk meratanya pembangunan, dan juga untuk meratanya hal-hal yang lain, sudah tidak bisa ditawar lagi tentang adanya DOB. “Minimal yang sudah didorong dari sejak awal untuk direalisasi. – Engga apa-apa tidak 12 atau 13 DOB baru juga, minimal yang tiga itu yang sudah memenuhi dan sudah dibahas.”
Menurut dia, sebuah ironi, Provinsi Jabar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, memiliki daerah otonomi lebih sedikit, yakni hanya 27 kabupaten/kota. Sementara provinsi lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jabar memiliki daerah otonomi lebih banyak.
Ada beberapa kerugian bagi Jabar, lanjut dia, bila daerah otonominya tidak bertambah. Dari sisi politik misalnya, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, keterwakilan masyarakat Jabar di DPR tidak akan maksimal.
“Artinya lebih banyak provinsi lain anggota DPR RI-nya, anggota DPD RI-nya dibandingkan dengan kita yang jumlah penduduknya lebih banyak,” ujarnya.
Sementara yang namanya politik, menurut dia juga, perlu dukungan. Semakin banyak anggota dewan yang mendukung kepada pembangunan di Jawa Barat, semakin mudah kebijakan anggaran dan kebijaksanaan masuk ke daerah ini.
Anggota DPD RI Komise I yang membidangi masalah pemerintahan, Eni Sumarni, juga mendukung langkah Pemdaprov Jabar untuk membentuk DOB di daerah ini. Terlebih dengan adanya DOB baru akan ada kendali lebih terhadap akses pelayanan publik.
“Kita sebagai anggota DPD RI mendukung dan meminta itu diimplementasikan dalam program-program nyata, antara lain dalam ketersediaan anggaran,” ujar Eni.
Kendali pelayanan publik di Jawa Barat, menurut Eni, perlu sekali ditingkatkan. “Sudah krusial sekali apa lagi tiga (kabupaten) tadi, Kabupaten Bogor, Garut, Sukabumi sudah crowded sekali, bahkan ada (jumlah penduduk) yang seharusnya dalam satu provinsi. tapi di kita satu kabupaten.”
Ia menyebutkan, dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas, Jawa Barat seharusnya memiliki daerah otonomi yang lebih banyak dibandingkan Jateng dan Jatim. “Tapi dengan Jawa Tengah saja kita sudah kalah jumlah kabupaten/kotanya. Kita (Jabar) baru 27 (kabupaten/kota), sementara di sana (Jateng) sudah 37 (kabupaten/kota), Jatim 42 (kabupaten/kota). Posisinya jauh sekali.”
Hal tersebut, lanjut dia, berdampak pada distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Provinsi Jabar. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daearah ini pun akan lebih rendah.
“Hal itu dari sisi DAU dan DAK juga jauh lebih besar yang diterima, sehingga ini berpengaruh kepada IPM. Lebih rendah dibandingkan Jateng dan Jatim. Itu efeknya,” kata dia.***
