Webinar Paramadina Bahas Tata Kelola Vaksin dan Herd Immunity di Indonesia dan Asean

Kamis, 14 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pandemi Covid-19 secara global saat ini ada di gelombang ke tiga dunia, demikian disampaikan dr Dicky Budiman, M.Sd. PH., Ph.D (cand.) praktisi dan peneliti Center for Environment and Population Health, Griffith University, Australia.


DARA – “Saat ini kita masih diatas, meski ada tren menurun tapi belum jelas trennya akan seperti apa. Belum benar-benar mengarah ke terkendali.” katanya pada webinar yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan Center IDS bertajuk “Tata Kelola Vaksin dan Herd Immunity di Indonesia dan ASEAN”, Rabu (13/10/2021).

Terkait kapan berakhirnya pandemi, Dicky menyatakan saat ini ada dua skenario, skenario baik di akhir 2022 pandemi ini berakhir atau skenario buruk akhir 2025 baru berakhir.

Dicky mengatakan, nanti ada tiga kategori, terkendali, endemi atau epidemi. “Endemi bukan berarti tidak berbahaya, yang membedakan tresholdnya saja. Seperti misalnya demam berdarah, kalau treshold terlewati ini bisa jadi wabah besar. Ini yang perlu kita hindari,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (14/10/2021).

Dicky mengingatkan akan adanya efek long covid. “Bisa diperkirakan secara ekonomi akan ada beban 5-10 tahun ke depan. Selesai pandemi Covid akan ada dampak ikutan panjang bisa 10-20 tahun ke depan,” katanya.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah potensi ledakan. “Meski ada yang memiliki imunitas, tapi level indonesia ini dalam transimisinya di penularan komunitas di level 4 WHO. Itu yang terburuk, artinya kita tidak dapat mendeteksi sebagian besar kasus infeksi,” imbuhnya.

Hendrik Therik Assistant Protection Officer (Acting) UNHCR Indonesia menyatakan saat ini di Indonesia ada 13.743 pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah.

“Pengungsi diberikan oleh pemerintah fasilitas yang sama dengan WNI ketika terkena Covid-19, namun sejak 20 April hanya beberapa faskes saja yang melayani pengungsi untuk dirawat secara gratis,” katanya.

Praktik baik inklusi pengungsi dalam vaksinasi Covid-19 bersama pemerintah daerah telah dilakukan di beberapa daerah.

“Contohnya di Aceh Timur pada awal Juni, saat kedatangan pengunsi Rohingnya, sehari kemudian pemerintah Aceh Timur memberikan vaksinasi. Daerah lainnya juga dilakukan vaksinasi di Pekanbaru, Kupang, dan di Jakarta. Selain itu juga dari PBB sendiri dan CSR dari lembaga lainnya,” ujarnya.

Jika sebelumnya belum ada peraturan yang jelas, maka pada tanggal 21 September 2021 keputusan menteri kesehatan telah direvisi, sehingga sudah ada pedoman resmi untuk para pemerintah daerah yang ingin melakukan vaksinasi di daerah.

“Saat ini sudah ada 3000 orang pengungsi yang telah menerima vaksinasi dosis 1 dari 10 ribu orang yang memenuhi kriteria,” katanya.

Hendrik berharap vaksinasi dapat menjangkau lebih luas untuk para pengungsi. “Semoga semakin banyak pengungsi yang dapat divaksin karena mereka hidup berdampingan bersama kita, sehingga mereka juga perlu diperhatikan karena tidak semua orang aman sebelum semua orang divaksinasi, termasuk juga pengungsi.” ujarnya.

Dr Tatok Djoko Sudiarto, Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina mempertanyakan peran ASEAN yang terkesan diam menghadapi Pandemi Covid-19.

“Kenapa saat pandemi ini ASEAN menjadi diam, apakah sifat dari covid ini yang membuat ASEAN diam sehingga setiap daerah dibiarkan untuk membuat kebijakan di daerah nya masing-masing?,” tanyanya.

Tatok mengingatkan pentingnya kerja bersama di regional ASEAN ini yang benefitnya sangat banyak baik dari sisi cooperation, capacity dan community.

Ia juga mengungkap bahwa menurut IMF ada kerugian sembilan triliun dolar dari krisis pandemi, bukan hanya kehilangan barang tapi juga jiwa.

“Dalam hal pengadaan vaksin, terjadi ketidakseimbangan kesehatan global dalam hal pengeluaran, riset infrastruktur dan inovasi. 5 negara besar dunia penduduknya hanya 9% populasi itu spendingnya 60% dari global spending,” ujarnya.

“Constraint dalam pengembangan vaksin ada permasalahan intellectual property (IP) regimes tadi disebut terkait global conpsiration,” imbuhnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Tamsil Linrung: Reformasi Polri Harus Menyerap Spirit Hoegeng
Bongkar Sindikat Fredy Pratama, Brigjen Pol Mukti Juharsa
Sidak Pasar Tagog Padalarang, Tim Gabungan Temukan MinyakKita Kurang Takaran
KAI Divre II Sumbar Dukung Program Pelayanan Kesehatan Gratis Jasa Raharja di Stasiun Padang
FIFGROUP Dukung Literasi Keuangan dalam Rangkaian KLiK Astra Financial di Medan
LRT Jabodek dan Peranannya dalam Meningkatkan Aspek Sosial dan Ekonomi Indonesia
Menuju Indonesia Emas, Ratusan Ribu Aparatur Negara Diberi Pembekalan Soal AI
Dugaan Korupsi Dana Iklan Bjb, KPK Umumkan Lima Tersangka
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Maret 2025 - 15:42 WIB

Tamsil Linrung: Reformasi Polri Harus Menyerap Spirit Hoegeng

Jumat, 14 Maret 2025 - 15:33 WIB

Bongkar Sindikat Fredy Pratama, Brigjen Pol Mukti Juharsa

Jumat, 14 Maret 2025 - 13:40 WIB

Sidak Pasar Tagog Padalarang, Tim Gabungan Temukan MinyakKita Kurang Takaran

Jumat, 14 Maret 2025 - 12:27 WIB

FIFGROUP Dukung Literasi Keuangan dalam Rangkaian KLiK Astra Financial di Medan

Jumat, 14 Maret 2025 - 12:21 WIB

LRT Jabodek dan Peranannya dalam Meningkatkan Aspek Sosial dan Ekonomi Indonesia

Berita Terbaru

NASIONAL

Tamsil Linrung: Reformasi Polri Harus Menyerap Spirit Hoegeng

Jumat, 14 Mar 2025 - 15:42 WIB

NASIONAL

Bongkar Sindikat Fredy Pratama, Brigjen Pol Mukti Juharsa

Jumat, 14 Mar 2025 - 15:33 WIB