Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bandung Barat (KBB), pekan ini minus 4,34 persen dan berada di urutan kedua terendah se-Indonesia.
DARA | Hal itu terungkap saat rapat koordinasi (rakor) para kepala daerah, lewat zoom dengan Kemendagri.
“Alhamdulillah kita nomor dua terendah, minus 4,34 persen,” kata Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif di Padalarang, Senin (5/2/2024).
Komoditas penyumbang IPH KBB bisa minus tersebut, salah satunya pada harga beras. Intervensi yang dilakukan Pemkab Bandung Barat, dengan memberikan subsidi harga beras melalui para pedagangnya.
Seperti diketahui harga beras dalam sepekan kemarin di sejumlah pasar KBB mengalami lonjakan yang cukup tinggi.
Harga beras kualitas medium yang biasa dijual pedagang Rp11.000, naik menjadi Rp12.500-Rp13.500/ kg. Pemkab Bandung Barat mensubsidi harga beras tersebut ke pedagang, untuk dijual Rp10.900/ kg.
Terpisah, Kepala Disperindag KBB, Ricky Riyadi membeberkan ketika mendapat keluhan dari pedagang bahwa harga beras naik, dirinya diminta Penjabat Bupati untuk langsung intervensi operasi pasar kepada pedagang.
“Alhamdulillah kemarin lancar dengan Bulog, sehingga kemarin turun 20 ton per Minggu,” ujar Ricky.
Ia menegaskan untuk mengatasi prosentase IPH tinggi, ternyata paling efektif dengan pola mensubsidi ke pedagang, ketimbang operasi pasar ke masyarakat langsung.
Pengalaman tahun 2023, intervensi yang dilakukan Pemkab Bandung Barat melalui operasi ke masyarakat langsung, kurang efektif.
Pada saat itu, operasi pasar langsung ke masyarakat hingga 220 ton per-dapil. Tetapi harga beras malah naik, bukannya turun.
“Setelah beliau (Pj Bupati Bandung Barat) ngasih masukan tolong intervensinya langsung ke pedagang. Alhamdulillah sangat efektif, salah satu parameternya IPH sekarang jadi minus,” jelasnya.
KBB bisa berhasil mengatasi inflasi tinggi inipun, tidak terlepas bangunan sinergitas dengan Bulog.
Selama ini, ia mengatakan merasa sangat terbantu oleh Bulog dalam mengatasi persoalan lonjakan harga kebutuhan pokok tersebut.
Bulog mensupport ketersediaan beras sehingga intervensi yang dilakukan Pemkab Bandung Barat relatif lancar.
Ia juga mengatakan, jika Pj Bupati Bandung Barat sangat konsen terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok. Selain beras, pihaknya juga sempat melakukan intervensi terhadap harga cabai yang sempat meroket.
“Terus terang Pak Pj sangat memperhatikan inflasi dan IPH. Tiap hari Senin hadir terus memonitor (rakor) dan menugaskan saya, saat ada gejala naik, langsung intervensi,” papar Ricky.
Menurut Ricky, strategi Pemkab Bandung Barat melakukan intervensi kepada pedagang ternyata menaruh perhatian banyak pihak.
Dinas Disperindag Provinsi Jabar , datang ke Pemkab Bandung Barat untuk mencari informasi tentang strategi pengendalian IPH.
“Baru Bandung Barat saja yang bisa melaksanakan itu. Kalau Indah propinsi dan kabupaten/kota lain, rata-rata hanya operasi pasar bukan ke pedagang intervensinya tetapi ke masyarakat,” ujarnya.
Editor: denkur | Keterangan gambar: Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif didampingi Kadisperindag KBB Ricky Riyadi saat memantau harga beras di Pasar Tradisional (Foto: Bag. Prokopim)
