DARA | BANDUNG – Wakil Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana, meminta Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) setempat terus memvalidasi data warga kurang mampu. Keakuratan data akan sangat berpengaruh pada program penganggunalangan kemiskinan di kota ini.
Menurut wakil wali kota, basis data di Dinsosnangkis ini merupakan acuan baik secara vertikal maupun horisontal bagi program program bantuan pemerintah. Secara otonom pihaknya belum punya kemampuan untuk mengubah data, baik menambah maupun mengurangi.
Jadi, untuk proses update serta koreksi pada pertemuan ini bisa dibahas. “Nanti hasilnya diusulkan ke pusat untuk ditindaklanjuti,” katanya saat bersilaturahmi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesos Pemkot Bandung, Jum at (22/3/2019).
Basis Data di Dinsosnangkis, selain sebagai acuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). “Jadi saya hanya ingin memastikan kepada kawan-kawan yang melaksanakan pendataan supaya mendata dengan baik dan benar. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Bandung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono, mengungkapkan, data 2018 sudah turun dari pemerintah pusat. Saat ini, Dinsosnagkis tengah menyelaraskan data tersebut.
Pihaknya akan memperbaiki lagi data yang belum masuk agar bisa masuk dengan mengusulkan lagi ke pusat karena masalah pendataan ini belum secara otonom. “Kita juga sekaligus menyinkronkan data agar penerima manfaat tepat sasaran,” katanya.
Tono menyebutkan, saat ini sudah ada 200 Orang KPM yang tergraduasi (terentaskan) dari kemiskinan dan sudah mampu mandiri.
“Untuk PKH ada 139 orang dan petugas BNPT/TKSK (Tenaga Keaejahteraan Sosial Kecamatan) ada 30 Orang. Sedangkan untuk KPM yang sudah tergraduasi 200 orang yang sebagian besar juga ada dari Program E- Waroeng sebanyak 77 KPM dan sudah jadi keluarga mampu dan terentaskan dari kemiskinan,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
