| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melempar wacana menghapus pajak kendaraan bermotor. Sebagai gantinya, skema jalan raya berbayar mirip dengan jalan tax on location (Tol) bakal diterapkan.
Dedi mengatakan, rencana itu dipastikan akan mulai dikaji pada tahun 2026 ini. Jalan raya berbayar ini, kata Dedi hanya dikhususkan untuk jalan-jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kualitasnya sudah dibuat setara jalan tol. Hal itu disampaikan Dedi dalam rapat Paripurna di DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (11/5/2026).
"Menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Ini lagi dikaji jadi pajaknya enggak usah ada tetapi masuk jalan provinsi yang berkualitas yang setara dengan jalan tol bayar," ujar Dedi.
Dedi menilai, skema jalan berbayar ini merupakan langkah yang adil daripada pajak kendaraan yang saat ini digunakan. Hasil dari pembayaran pun bisa langsung digunakan untuk memaksimalkan kemantapan jalan, termasuk infrastruktur pendukungnya.
"Menurut saya itu jauh lebih berkeadilan dibanding pajak kendaraan bermotor, mobil yang dipakai dan yang tidak dipakai bayar pajaknya sama. Ini kajian-kajiannya lagi kita konferensifkan. Untuk itu tidak boleh ada kata pesimis kita harus selalu optimistis," ucap Dedi.
Pemerintah pusat memastikan saat ini belum mengenakan pajak bagi kendaraan listrik. Sementara, kendaraan bensin diharuskan membayar pajak. Menurutnya, langkah jalan berabayar akan membuat adil para pemilik kendaraan.
"Tetapi juga ada pemikiran, kalau ingin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi, bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan," kata dia.
Meski begitu, rencana ini masih dalam proses kajian, Dedi pun belum mengetahui lebih jauh nantinya akan seperti apa. Hanya saja, Pemprov Jawa Barat saat ini terus memantapkan jalan milik provinsi yang tersebar di kabupaten dan kota.
"Kan baru mulai kajian. Kan biar pada cerdas, gitu loh. Tetapi dengan perhitungan, seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol," ujarnya.
Proses kajian dipastikan Dedi, akan melibatkan beberapa akademisi dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang akan dipimpin langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan juga Bapenda Jabar.
"Ya kajian akademik dong. Nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi. Nanti timnya yang mengoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat," kata dia.
Lebih lanjut, Dedi melihat skema seperti ini sudah banyak digunakan beberapa negara lain, di mana jalan di pusat kota sudah harus berbayar dengan sistem yang canggih tanpa harus menempelkan kartu elektronik untuk proses pembayarannya.
"Nantinya kayak model tol. Nanti kan ada sistemnya itu, digital, nggak usah lagi kayak tol (e-money) ditempel begitu, ada. Bisa, nanti kan bisa dilihat. Teknologinya sudah ada, di negara-negara lain sudah ada," kata dia.