Reaktivasi ini upaya krusial untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa kendala biaya.
DARA | "Saya minta akurasi dari pemberi data maupun surveyor, sehingga data yang dihasilkan valid dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H Ade Suryaman, saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral, di Aula Dinas Sosial, Selasa (14/4/2026).
Rakor digelar guna mempercepat proses groundcheck tahap kedua untuk reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Kata sekda, langkah strategis ini diambil sebagai respon atas penonaktifan sekitar 164 ribu peserta PBI JK di wilayah Kabupaten Sukabumi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) per Januari 2026.
Sekda juga menegaskan reaktivasi ini merupakan upaya krusial untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa kendala biaya.
"Kita memiliki waktu 15 hari ke depan hingga akhir April untuk menuntaskan pemutakhiran data ini. Saya instruksikan kepada seluruh camat dan pendamping di lapangan untuk bekerja ekstra keras. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut nyawa hidup masyarakat kita yang sedang sakit," tuturnya,
"Saya minta akurasi dari pemberi data maupun surveyor. Sehingga data yang dhasilkan valid dan bisa pertanhgungjawabkan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bambang Widyantoro menjelaskan dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan secara nasional, 10,7 juta diantaranya mengalami "Naik Desil" atau peningkatan status kesejahteraan berdasarkan data periodik Kemensos dan BPS. Namun, ditemukan anomali di lapangan di mana warga yang masih membutuhkan bantuan justru tereliminasi dari sistem.
Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Muhammad Solihin, menambahkan groundcheck tahap II ini bertujuan memvalidasi kondisi rill ekonomi warga menggunakan 39 kriteria dari BPS.
"Kami menggunakan teknologi geotagging foto rumah dan titik koordinat untuk memastikan objektivitas. Kami ingin meminimalisir inclusion error (orang mampu yang menerima bantuan) dan exclusion error (orang miskin yang tidak tercover)," ujar Muhammad Solihin.
Diketahui Hingga pertengahan April 2026, progres groundcheck Kabupaten Sukabumi baru mencapai angka 7%. Meskipun menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat secara volume data, angka ini masih jauh dari target 100% di akhir bulan.
Pihak BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi juga memberikan opsi bagi warga yang membutuhkan layanan darurat saat status PBI JK-nya nonaktif, yaitu dengan mendaftar sebagai peserta mandiri atau melalui jalur PBPPU Pemda dengan ketentuan yang berlaku.
Rakor juga dihadiri Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta perwakilan pendamping PKH dan Puskesos dari 47 kecamatan.***