Alhamdulillah, Pemkab Bandung Barat, Kembali Raih WTP dari BPK RI

Ini bentuk sinergitas antara Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat beserta semua stakeholder.

| Pemkab Bandung Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian Opini WTP tersebut, untuk ke-6 kalinya bagi Pemkab Bandung Barat, sejak tahun 2021.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 ini diterima langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail bersama Ketua DPRD KBB di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Jeje Ritchie Ismail, menyatakan jika capaian tersebut bentuk sinergitas antara Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat beserta semua stakeholder.

Ia juga menyatakan, raihan WTP bukan sekedar penghargaan saja. Akan tetapi merupakan wujud nyata dari pencapaian visi dan misi  Bandung Barat Amanah.

Prestasi tersebut, juga membuktikan bahw seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bandung Barat, telah berkomitmen dalam menjaga amanah masyarakat, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas.

"Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Hari ini, Pemkab Bandung Barat kembali menerima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025," ucapnya, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga: Bupati Bandung Lantik 309 Kepala Sekolah, Pesannya Jangan Bermain dengan Dana BOS

Kendati demikian, Jeje berharap bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP,  harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Hendaknya, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri. Predikat WTP ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas infrastruktur serta layanan publik.

Opini WTP mengindikasikan bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban APBD telah berjalan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat atas fungsi pengawasannya yang luar biasa, serta kepada jajaran BPK RI yang terus memberikan bimbingan dan arahan," ucapnya lagi.

Langkah selanjutnya sambung Jeje, 
 Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan sistem pengendalian internal, meminimalisir potensi temuan, dan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu, menjadi upayanya agar penggunaan APBD senantiasa tepat sasaran demi kemajuan dan kemakmuran bersama.