| Untuk pertama kalinya BOMS dan GOOL, bersatu menyatukan kekuatan untuk menyoroti berbagai persoalan yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Selain memperkuat tali silaturahmi, kedua organisasi besar di wilayah KBB ini, sekaligus menyatukan sikap dalam menyikapi berbagai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat.
BOOMS mengklaim memiliki keanggotaan dari berbagai komponen masyarakat seperti Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beserta sejumlah komponen masyarakat lainnya.Begitu juga dengan GOOL, mengaku keanggotaan dari OKP, Ormas dan LSM
Kedua organisasi massa tersebut, bertemu dengan komando masing-masing, Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar dan Ketua GOOL. Rudi Iriyanto di Saung Parahyangan, Kotabaru Parahyangan-Padalarang, Selasa (2/9/2026).
Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari rencana awal untuk membangun komunikasi dan mempererat hubungan antar elemen organisasi masyarakat di Bandung Barat.
Pertemuan itu, menjadi momentum untuk menghilangkan sekat diantara dua organisasi tersebut. Bukan mempersoalkan perbedaan diantara keduanya.
“Hari ini adalah bagian dari rencana awal, yaitu silaturahmi Ormas, OKP, LSM, mahasiswa, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di Bandung Barat. Pertemuan silaturahmi hari ini tidak ada” ujar Didin, yang akrab dipanggil Didin Kopral.
Justru silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ruang bersama untuk menyikapi situasi dan kondisi, serta perkembangan penyelenggaraan Pemkab Bandung Barat.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, juga membahas sejumlah agenda yang dinilai penting bagi kepentingan masyarakat Bandung Barat.
“Artinya, kita sama-sama nge-push silaturahmi terkait menyikapi situasi dan perkembangan terkait berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Lebih lanjut, Didin mengatakan jika berbagai perkembangan di Bandung Barat saat ini, tidak luput dari perhatian bersama. Menurutnya, Ormas, OKP, LSM, mahasiswa, dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kita melihat dan memantau bahwa Bandung Barat hari ini, banyak hal yang memang harus disikapi oleh kita bagian dari Ormas dan OKP,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah pelaksanaan rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Menurutnya, pelaksanaan rotasi dan mutasi semestinya dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, mulai dari kinerja, latar belakang pendidikan, pengalaman, kompetensi, hingga kepangkatan.
“Ketika rotmut itu terjadi, ada beberapa hal yang menurut saya harus patut dikritisi. Karena kita tahu sendiri, harusnya rotmut itu dilakukan berdasarkan melihat kinerja, melihat pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain-lain. Kita lihat terkait kepangkatan,” bebernya.
Ia malah bertanya-tanya, menurut Didin, terdapat sejumlah hal dalam proses tersebut yang dinilainya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
“Tapi ada hal yang ternyata itu tidak dilakukan. Artinya ada yang kelewat, sehingga seharusnya tidak mutasi atau tidak promosi, malah ini promosi. Ya, salah satunya itu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua GOOL Rudi Iriyanto, yang akrab disapa Om Jack, menyoroti tentang dinamika pembahasan anggaran antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Rudi, persoalan anggaran tersebut menjadi bagian dari dinamika pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian bersama, terlebih ketika berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Termasuk juga mengenai kemarin anggaran tarik-menarik DPRD dengan TAPD terkait KUA-PPAS 2027. Terus juga kita menyikapi hasil apa yang terjadi di masyarakat, riak-riak, termasuk hasil Musrenbang yang di mana tidak diakomodir oleh Banggar dan lain-lain. Itu kita sikapi semua,” ujar Rudi.
Selain persoalan anggaran, GOOL bersama elemen organisasi masyarakat lainnya juga menyoroti masih adanya kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Rudi mendorong agar kekosongan tersebut segera diisi sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
“Kalau kekosongan kepala dinas di beberapa dinas di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat juga kita sikapi. Artinya, untuk segera diisi secepatnya,” tegasnya.
Menurut Rudi, pengisian jabatan kepala dinas dinilai penting karena kekosongan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan pemerintahan maupun anggaran.
“Karena bagaimanapun kalau ini makin lama-kelamaan, ini seolah-olah disengaja. Karena apa, disengajanya kan nanti itu seolah-olah bahwa anggaran tukinnya itu sengaja untuk disilvakan,” katanya.
Rudi mengaku memiliki dugaan terkait kemungkinan adanya permainan dalam pengelolaan anggaran apabila persoalan tersebut dibiarkan hingga mendekati akhir tahun anggaran.
“Jadi itu kami menduga ada permainan orang-orang anggaran. Kalau di situ seolah untuk di akhir tahun, dia dirubah di kegiatan yang lain,” ujarnya.