Persoalan banjir dan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata.
| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bergerak cepat menyusun langkah konkret dan terintegrasi untuk mengatasi dua persoalan klasik, yakni banjir dan pengelolaan sampah.
Melalui pendekatan Pentahelix, Pemkab Bandung berkomitmen menyelesaikan kedua persoalan tersebut secara bertahap dari hulu hingga hilir dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari masyarakat, pengusaha, akademisi, media, hingga pemerintah pusat dan provinsi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa KDS saat Talk Show di salah satu radio swasta, Selasa (19/5/2026).
Terkait persoalan banjir, KDS menjelaskan Kabupaten Bandung secara geografis berada di kawasan cekungan atau dataran rendah Bandung Purba sehingga menjadi titik tampungan air dari berbagai wilayah seperti Kota Bandung, Cimahi, hingga Sumedang.
Meski area genangan banjir saat ini telah berkurang dari sekitar 4.500 hektare menjadi sekitar 1.500 hektare berkat pembangunan kolam retensi dan polder air, namun ancaman banjir masih cukup tinggi akibat sedimentasi sungai, kerusakan kawasan hulu, serta perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
“Saat ini sedimentasi tanah di muara Sungai Citarum, seperti di daerah Tegal Luar, sudah mencapai hampir 10 juta kubik. Kalau tidak segera dilakukan normalisasi, maka potensi banjir akan terus terjadi saat curah hujan tinggi,” katanya.
KDS pun mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk segera melakukan pengerukan dan normalisasi sungai guna mengurangi risiko banjir di wilayah Bandung Selatan.
Selain itu, Pemkab Bandung bersama pemerintah pusat juga telah mengusulkan sejumlah proyek penanganan banjir, di antaranya pembangunan danau retensi di kawasan Tegalluar dan Sukamanah Rancaekek, serta normalisasi Sungai Cisunggalah sepanjang lima kilometer.
Menurut KDS, usulan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan total anggaran mencapai sekitar Rp151 miliar melalui skema multi-years.
Anggaran tersebut meliputi penanganan pasca bencana sekitar Rp68 miliar, pembangunan danau retensi di Desa Tegalluar sekitar Rp46 miliar, pembangunan danau di Desa Sukamanah Rancaekek sekitar Rp48 miliar, serta penanganan Sungai Cisungalah.
“Pak Menteri PU langsung menyampaikan saat ini sedang dibahas detail teknisnya oleh BWS dan Dinas PUTR,” jelasnya.
KDS menambahkan, pembangunan danau retensi tersebut juga melibatkan para pengusaha lokal. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, setiap perusahaan yang melakukan pengembangan kawasan diwajibkan menghibahkan minimal 10% lahannya untuk fasilitas sosial dan pengelolaan air publik.
Menghadapi Darurat Sampah
Ia menjelaskan, Kabupaten Bandung saat ini menghadapi kondisi darurat sampah. Berdasarkan data sementara, produksi sampah di Kabupaten Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari dari jumlah penduduk sekitar 3,9 juta jiwa. Namun dari total tersebut, baru sekitar 500 ton yang berhasil dikelola atau didaur ulang oleh masyarakat dan pengelola sampah.
Sementara itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti hanya memberikan kuota pembuangan sekitar 280 ton per hari untuk Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya sisa sekitar 1.000 ton sampah per hari yang belum tertangani secara maksimal dan berpotensi menumpuk di berbagai titik wilayah.
“Artinya masih ada sisa sekitar 1.000 ton sampah per hari yang belum tertangani. Kalau dibiarkan, tentu akan menumpuk dan menjadi persoalan besar,” katanya.
Karena itu, KDS mengambil langkah tegas dengan memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung untuk membedah big data terkait produksi sampah, pola pengelolaan, kebutuhan sarana-prasarana, hingga kapasitas TPS3R dan UPT pengelolaan sampah di lapangan.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemkab Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya melalui sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pembentukan bank sampah di tingkat RT/RW, pengolahan sampah organik menjadi maggot dan kompos, hingga optimalisasi TPS3R di berbagai wilayah.
KDS juga meminta agar pengelolaan sampah desa nantinya dikolaborasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sehingga sampah yang memiliki nilai ekonomi seperti plastik, kardus, dan kertas dapat dikelola dan diserap oleh off-taker atau penampung hasil daur ulang.
“Plastik kresek pun sebenarnya punya nilai ekonomi. Sudah ada pengusaha lokal di Kabupaten Bandung yang bisa mengolahnya menjadi bijih plastik untuk diproduksi kembali. Kalau masyarakat mau memilah sampah dari rumah, ini bisa sangat membantu,” ujarnya.
Selain solusi jangka pendek, Pemkab Bandung juga tengah menyiapkan solusi jangka panjang melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk wilayah Bandung Raya.
KDS mengaku optimistis terhadap program tersebut karena dirinya telah melihat langsung sistem pengolahan sampah modern di Singapura dan Belanda yang mampu mengubah sampah menjadi energi listrik bahkan energi panas.
“Kami sudah melihat langsung di Singapura dan Belanda. Di Singapura malah kekurangan sampah karena semuanya berhasil diolah. Di Belanda sampah bisa menghasilkan air hangat. Maka saya optimistis PSEL ini bisa menjadi solusi nyata,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap 176 TPS3R yang ada di Kabupaten Bandung. Dari jumlah tersebut, sekitar 76 TPS3R masih aktif beroperasi.
“Kami sedang memetakan kebutuhan sarana, SDM, kapasitas pengolahan, hingga kebutuhan armada agar penanganan sampah bisa lebih optimal,” ujar Ruli.
Menurutnya, DLH juga terus mendorong pengolahan sampah sejak dari sumbernya, baik di lingkungan rumah tangga, sekolah, perusahaan, restoran, hingga rumah sakit.
“Kita ingin pengelolaan sampah dimulai dari hulunya, sehingga yang dibuang ke TPA nantinya hanya residu saja,” katanya.