| Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan dan rekonstruksi jalan sepanjang 149,801 kilometer hingga akhir 2026.
Pada Awal Agustus 2026 lalu, realisasi pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi mencapai 43,589 kilometer.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan tetap dilaksanakan secara bertahap untuk menjaga konektivitas antarwilayah dan mendukung mobilitas masyarakat.
“Dari target 149,801 kilometer pembangunan dan perbaikan jalan tahun ini," katanya dikutip Sabtu (31/10/2026).
Selain pembangunan dan rekonstruksi jalan, Pemprov Jabar telah melaksanakan pelebaran jalan sepanjang 2,25 kilometer dari target 15,631 kilometer. Pekerjaan tersebut dilengkapi pembangunan drainase dan marka jalan.
“Tahun ini dilaksanakan pula 47 paket perbaikan atau penggantian jembatan, empat bangunan pelengkap, serta pembangunan flyover dan underpass masing-masing satu buah,” katanya.
Salah satu proyek rekonstruksi dilaksanakan pada ruas Simpang Karanghawu hingga batas Provinsi Banten di Cikotok, Kabupaten Sukabumi. Rekonstruksi sepanjang 2,3 kilometer tersebut memiliki nilai kontrak Rp10.291.097.345 dan melibatkan 43 tenaga kerja.
Ruas jalan tersebut menjadi akses penghubung menuju perbatasan Provinsi Banten. Jalan ini juga digunakan warga, pedagang, dan wisatawan yang menuju kawasan pantai selatan Sukabumi.
Pekerjaan rekonstruksi meliputi pembangunan kembali badan jalan, penghamparan material, pemadatan, hingga pelapisan aspal secara bertahap. Perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Pekerjaan rekonstruksi juga dilakukan pada ruas Garut-Cilandak melalui bantuan keuangan provinsi. Pemprov Jabar bersama Pemerintah Kabupaten Garut menangani jalan sepanjang 3.839 meter dengan nilai kontrak Rp12.737.520.956.
Proyek tersebut melibatkan 30 tenaga kerja. Ruas Garut-Cilandak menghubungkan kawasan permukiman dan lahan pertanian dengan sekolah, pasar, serta tempat bekerja.
Rekonstruksi dilakukan menggunakan alat berat dan pengecoran beton secara bertahap. Perbaikan jalan diharapkan meningkatkan kenyamanan perjalanan warga sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, Pemprov Jabar juga menyediakan 18 unit self-loading concrete mixer atau mobile batching plant. Kendaraan ini dapat memproduksi beton langsung di lokasi proyek.
Penggunaan armada tersebut ditujukan untuk membantu pembangunan jalan desa di daerah yang sulit dijangkau, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan akses distribusi material.
Di tengah tekanan fiskal, pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan penentuan prioritas, optimalisasi anggaran, serta kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Bantuan keuangan provinsi menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM juga menekankan pentingnya kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
KDM menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Menurutnya, partisipasi warga sangat berarti bagi pemerintah daerah. Tanpa dukungan masyarakat, pemerintah tidak dapat menjalankan perannya secara optimal.
"Di tengah tekanan fiskal Pemprov Jabar yang dialami, masyarakat Jawa Barat masih bahu-membahu, bergotong royong bersama-sama memberikan bantuan dalam bentuk pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Tanpa partisipasi Bapak dan Ibu semua, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa," pungkasnya.