| Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dibantu Pendamping PKH, melakukan ground check atau verifikasi dan validasi lapangan data sasaran Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Tahap Kedua.
Kepala Dinsos Bandung Barat, Idad Sa'dudin menyebutkan pelaksanaan
Ground Check, selama sebulan pada April 2026 dengan jumlah 55.263 sasaran.
"Hasil Ground Check ini untuk memastikan data penerima manfaat PBI-JK lebih akurat dan tepat sasaran," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (2/5/2026).
Ground Check inipun, untuk memastikan data sasaran faktual. Tidak lagi terdaftar nama-nama yang sudah meninggal atau tidak layak menerima.
Dengan begitu, anggaran PBI-JK dari yang tidak tepat sasaran, dapat berikan kepada yang berhak dan belum mendapatkan PBI-JK pada desil 1 sampai 5 DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
Idad menegaskan, jila Ground Check tersebut, juga sejalan dengan komitmen Pemkab Bandung Barat dalam mendukung keberhasilan program _Universal Health Coverage_ (UHC).
Ia berharap, bahwa untuk optimalnya _Ground Check_ ini, Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Sosial mendorong keterlibatan pilar-pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Opetator SIK-NG Desa, Karang Taruna, untuk membantu Pendamping PKH Kementerian Sosial saat melakukan survei.
Sebelum kegiatan _Ground Ceck_ surveiyor mendapat Bimbingan Teknis instrumen FASIH atau _Flexible Authentically Survey in Harmony_ dari Petugas BPS Propinsi Jawa Barat dan BPS Kabupaten Bandung Barat di akhir Maret 2026.