Logo
Featured Image
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyalami ASN saat silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).(Foto: dokpim)
Jabar

Gubernur Dedi Mulyadi Sebut WFH di Pemprov Jabar Berjalan Efektif

Jabatan Struktural Malah Jadi Problem

Jurnalis
Wartawan deram
Editor Maji 30 Maret 2026

"Kita lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan. Ke depan akan memperbanyak tenaga yang bersifat teknis langsung."


DARA| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, work from home (WFH) yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat berjalan efektif. Ia menekankan, kinerja aparatur sipil negara tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang dicapai.

“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi usai silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).

Kegiatan silaturahmi ini menjadi momentum konsolidasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan para kepala daerah guna memperkuat sinergi pembangunan di wilayah Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, KDM pun menegaskan pentingnya efektivitas birokrasi serta penguatan tenaga teknis dalam pelayanan publik. 

"Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ujarnya.

Menurut KDM, pemerintah membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan teknis. Oleh karena itu, ke depan, ia akan memperbanyak tenaga yang bekerja pada layanan-layanan yang bersifat teknis langsung.

KDM pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai. Ia juga mengungkapkan sejumlah agenda penting yang tengah dijalankan pemerintah daerah, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini Pembaca