Perangkat Daerah jangan menunggu bencana terjadi untuk mulai menyusun kebutuhan tersebut.
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang. Persiapan tersebut mencakup jalur evakuasi, mobilisasi kendaraan, logistik, hingga pusat komando darurat di Cirebon.
Hal itu disampaikan KDM saat mengunjungi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Majalengka untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi di Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, KDM mengingatkan agar mitigasi tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga. Pemerintah harus memastikan kebutuhan teknis penanganan darurat telah disiapkan sebelum bencana terjadi.
“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar KDM.
Dia menegaskan, kesiapan menghadapi bencana harus diterjemahkan menjadi kebutuhan operasional yang jelas. Pemerintah perlu mengetahui jenis peralatan yang dibutuhkan, jumlah kendaraan yang harus disediakan, hingga lokasi penyimpanan logistik.
KDM juga menyoroti kebutuhan kendaraan untuk mendukung mobilisasi petugas dan distribusi bantuan apabila gempa menyebabkan akses transportasi terganggu.
“Kalau membutuhkan banyak truk, maka dinas teknis sekarang harus menyiapkan,” katanya dalam pembahasan mengenai kebutuhan mobilisasi penanganan bencana.
Menurut KDM, persiapan juga harus mencakup kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari bahan pangan hingga air bersih. Ketersediaan mobil tangki air, misalnya, perlu diperhitungkan untuk mengantisipasi gangguan pasokan air bersih setelah gempa.
Dia meminta perangkat daerah tidak menunggu bencana terjadi untuk mulai menyusun kebutuhan tersebut.
KDM Minta Pusat Komando di Cirebon Dipersiapkan
KDM turut membahas skenario pemindahan pusat pemerintahan ke Cirebon apabila gempa menyebabkan pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat beroperasi.
Dalam skenario tersebut, Cirebon diproyeksikan menjadi lokasi alternatif untuk mendukung operasional pemerintahan dan penanganan darurat. Namun, KDM meminta rencana itu disertai kesiapan sarana dan prasarana yang memadai.
“Jangan sampai ketika terjadi bencana, kita baru menyiapkan semuanya. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang,” ujar KDM.
Dia mempertanyakan kesiapan peralatan operasional, sistem komunikasi, kendaraan, dan logistik yang akan dibutuhkan di lokasi alternatif tersebut.
KDM juga meminta agar jalur penghubung Bandung dengan wilayah lain, termasuk akses menuju Cirebon, dipetakan berdasarkan potensi dampak gempa.
Menurut dia, pemerintah harus mengetahui jalur mana yang masih dapat dilalui dan bagaimana mobilisasi bantuan dilakukan jika sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan.
“Kalau terjadi gempa Sesar Lembang, kita sudah punya skenario. Jalur mana yang bisa dilalui, ke mana evakuasi dilakukan, dan bagaimana pusat pemerintahan tetap berjalan,” katanya.
KDM meminta pembahasan tersebut diteruskan kepada perangkat daerah yang menangani infrastruktur. Dengan begitu, kebutuhan jalur evakuasi dan akses distribusi bantuan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan jalan.
Enam Sensor Gempa Perlu Ditambah
Selain kesiapan operasional, KDM menyoroti penguatan sistem pemantauan gempa dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Dalam pemaparan BMKG, disebutkan terdapat enam sensor khusus yang ditempatkan di sisi utara dan selatan Sesar Lembang. Jumlah tersebut dinilai masih perlu ditambah untuk memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan.
KDM meminta kebutuhan perangkat mitigasi dihitung secara terperinci, termasuk jumlah alat yang diperlukan, lokasi pemasangan, serta anggaran yang harus disiapkan.