| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan untuk mengatasi persoalan aliran sungai, terutama penyempitan di wilayah perbatasan yang berpotensi menghambat aliran air.
KDM mengatakan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial karena aliran air dari satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya. Karena itu, pembenahan saluran air dan normalisasi sungai perlu dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Ia mengapresiasi langkah Bupati Bekasi yang mulai melakukan normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Upaya tersebut diharapkan berlanjut ke sungai-sungai lainnya untuk memperlancar aliran air ketika curah hujan meningkat.
“Saya menyampaikan bahwa hujan sudah mulai turun dan saatnya kita melakukan pembenahan agar saluran-saluran air yang menjadi tempat air berjalan tertangani secara bersama antara pemerintah dan masyarakat,” ujar KDM.
Menurut KDM, salah satu persoalan yang perlu ditangani adalah penyempitan aliran sungai akibat perubahan fungsi lahan. Ia mengaku menemukan sejumlah kawasan perumahan yang memanfaatkan daerah aliran sungai, bahkan membeton area tersebut untuk dijadikan teras perumahan.
Kondisi itu menjadi tantangan dalam penanganan banjir, terutama ketika kapasitas sungai tidak mampu menampung peningkatan debit air saat musim hujan.
KDM juga menyoroti kondisi aliran sungai yang melintasi Kota dan Kabupaten Bekasi. Meski aliran sungai di wilayah Kota Bekasi relatif sudah tertata dan berkapasitas lebih besar, penyempitan ketika memasuki wilayah Kabupaten Bekasi masih berpotensi menimbulkan persoalan.
“Walaupun dari kotanya alirannya sudah relatif besar, tapi kalau di kabupatennya masih menyempit akan menjadi problem. Ini akan kita selesaikan secara bersama,” katanya.
Karena itu, KDM memastikan koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota Bekasi akan terus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan aliran sungai di wilayah perbatasan. Penanganan tersebut membutuhkan keselarasan langkah antardaerah agar pembenahan sungai dapat berjalan efektif.
Selain membahas penanganan banjir, KDM menyampaikan perkembangan pembangunan halte di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan Wali Kota Bekasi, pembangunan halte ditargetkan selesai pada akhir November 2026. Saat ini, pengerjaan masih berfokus pada penyelesaian kelengkapan bangunan sebelum dipasang.
KDM menegaskan, koordinasi antarpemerintah daerah dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar pembangunan serta penanganan berbagai persoalan wilayah dapat berjalan optimal.