| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengandalkan penerimaan pajak daerah untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran dan tertundanya dana bagi hasil (DBH) pajak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh proyek fisik yang dikerjakan sepanjang 2026 rampung 100% hingga akhir tahun tanpa menempuh opsi pinjaman daerah.
KDM mengatakan, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk mengejar target pembangunan dalam dua setengah bulan terakhir tahun ini.
Sejumlah pekerjaan infrastruktur, mulai dari pengecoran beton hingga pengaspalan jalan, saat ini masih berlangsung di berbagai wilayah.
“Dalam dua bulan setengah terakhir ini, seluruh kegiatan Pemprov Jabar bisa selesai dan tercapai target 100 persen,” kata KDM dalam pernyataannya Minggu (17/10/2026).
Dia mengakui, percepatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan anggaran untuk membiayai seluruh proyek yang berjalan. Terlebih, dana bagi hasil pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah masih tertunda.
Meski demikian, KDM menegaskan Pemprov Jabar tidak akan mengambil pinjaman daerah untuk menutup kekurangan anggaran.
Pemerintah daerah memilih mengoptimalkan anggaran yang tersedia, meskipun konsekuensinya terdapat pekerjaan yang pembayarannya berpotensi ditunda hingga tahun anggaran berikutnya.
“Memang risikonya masih ada kekurangan fiskal, tetapi kita tidak akan pinjam. Kita tetap mengoptimalkan yang ada, paling nanti ada yang disebut dengan tunda bayar,” ujarnya.
Menurut KDM, skema tunda bayar memungkinkan pekerjaan yang dilaksanakan pada 2026 dibayarkan pada 2027.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Jabar berupaya menjaga pembangunan tetap berjalan tanpa menambah kewajiban pinjaman maupun menanggung beban bunga.
“Kita bisa membangun tanpa harus pinjam dan tanpa harus bayar bunga,” katanya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, KDM menekankan pentingnya kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Barat.
Karena itu, dia menyampaikan apresiasi kepada warga yang memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak turut menentukan kemampuan pemerintah daerah menjalankan berbagai program pembangunan.
“Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh rakyat Jabar yang bayar pajak tepat waktu. Tanpa bayar pajak kendaraan bermotor warga Jabar, Pemprov tak akan bisa berdaya,” tutur KDM.
Selain kepada masyarakat, KDM menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat yang mendukung pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Dia juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya atas saran, arahan, dan bimbingan dalam pengelolaan pembangunan.