Kualitas layanan publik Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan semakin mudah diakses masyarakat.
DARA | Layanan tersebut adalah Jaminan Kehilangan Peke rjaan (JKP), pelatihan kerja, dan pasar kerja.
Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).
Menurut Yassierli, layanan tersebut harus dapat diakses secara cepat, mudah, dan responsif karena langsung menyangkut kebutuhan masyarakat.
Peningkatan kualitas layanan,lanjutnya, menjadi perhatian serius seluruh jajaran Kemnaker.
“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” ujar Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menilai, layanan publik yang bermasalah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi dap at berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap perlindungan dan program ketenagakerjaan. Dalam situasi ekonomi yang masih penuh tekanan, negara dituntut hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau.
Yassierli meminta seluruh unit kerja di Kemnaker memperkuat koordinasi dan memperbaiki cara kerja internal agar pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menegaskan, satu layanan publik kerap bergantung pada dukungan banyak unit, sehingga pembenahan harus dilakukan secara bersama.
“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” ujarnya.
Selain memperkuat koordina si, Yassierli juga mendorong pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi. Menurut dia, pembenahan internal perlu dilakukan seiring dengan tantangan global yang terus berubah, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi di sejumlah negara.
Bagi Yassierli, situasi tersebut harus menjadi pengingat bahwa kualitas layanan publik tidak boleh turun. Sebaliknya, Kemnaker harus memastikan masyarakat, terutama pekerja dan pencari kerja, tetap bisa mengakses layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan.***