Logo
Bandungraya

Lima Poin Tuntutan WaJIT ke BGN , Menyoal Program MBG yang Menimbulkan Korban

Lima Poin Tuntutan WaJIT ke BGN , Menyoal Program MBG yang Menimbulkan Korban
Foto: Istimewa

DARA | Wahana Jaringan Informasi Terpadu (WaJIT) secara terbuka menyatakan sikap terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Pada intinya, WaJIT menyampaikan pernyataan sikap mendesak kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan kasus keracunan makanan yang menimpa siswa. 

"Sudah cukup! Jangan biarkan anak-anak kami terus menjadi korban akibat program yang tidak becus dikelola! Kami sangat prihatin dan berharap BGN segera bertindak," ucap Presedium WaJIT, Haris Bunyamin melalui siaran pers,  Selasa (23/9/2025).

Ada lima poin penting yang disampaikan WaJIT tentang program MBG kepada pemerintah, pasca kejadian keracunan menimpa para pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang disinyalir akibat mengkonsumsi MBG.

Presedium WaJIT, Haris Bunyamin menyebutkan kelima poin desakan yang disampaikannya, seperti:

1. Mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera menghentikan sementara program MBG di seluruh Indonesia sampai dilakukan evaluasi menyeluruh dan ada jaminan keamanan pangan yang terukur dan teruji secara ilmiah dari pihak yang berwenang.

2. Menuntut Badan Gizi Nasional untuk membentuk Tim Independen yang terdiri dari ahli gizi, ahli pangan, tokoh masyarakat dan perwakilan orang tua siswa untuk melakukan evaluasi total terhadap Program MBG. Termasuk sistem pengelolaan, pengawasan, akuntabilitas Dapur MBG, serta dampaknya terhadap kesehatan siswa. 

Hasil evaluasi ini harus diumumkan secara transparan kepada publik dalam waktu 3 bulan sejak pernyataan ini dikeluarkan.

3. Menyerukan Badan Gizi Nasional untuk bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga hukum terkait untuk mengusut tuntas kasus keracunan makanan yang terjadi. Selain itu, menuntut pertanggungjawaban pidana dan perdata dari pihak-pihak yang terbukti lalai dan menyebabkan jatuhnya korban.

4. Merekomendasikan agar Badan Gizi Nasional mengalihkan anggaran yang semula diperuntukkan bagi program MBG untuk Program-program peningkatan gizi siswa yang lebih terukur, terawasi, melibatkan pihak sekolah dan kantin secara aktif, serta berbasis pada kebutuhan dan karakteristik lokal, seperti pemberian suplemen gizi yang terfortifikasi dengan zat besi dan vitamin A yang dilakukan oleh petugas kesehatan sekolah, edukasi gizi yang melibatkan ahli gizi lokal, dan perbaikan sanitasi lingkungan sekolah dengan melibatkan partisipasi aktif siswa dan orang tua.

5. Menghimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua dan pemangku kepentingan pendidikan untuk tetap kritis dan aktif mengawasi upaya-upaya Badan Gizi Nasional dalam meningkatkan gizi siswa. Serta memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar aman, efektif, dan akuntabel.
 
"Kami berharap Badan Gizi Nasional segera mengambil tindakan nyata dan bertanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan anak, "tegasnya.

Lebih lanjut Harris mengatakan, bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa, dalam pelaksanaannya justru menimbulkan dampak negatif yang signifikan berupa keracunan massal di berbagai daerah.

WaJIT memandang kasus-kasus keracunan tersebut telah menyebabkan trauma mendalam pada siswa dan orang tua, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap program ini, yang berpotensi menurunkan partisipasi dalam program gizi sekolah secara keseluruhan.

Selain itu, WaJIT menyatakan jika kelalaian dalam pengelolaan dan pengawasan kualitas makanan oleh Dapur MBG menjadi penyebab utama terjadinya keracunan, yang mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam prosedur higienitas, pemilihan bahan baku, proses pengolahan, dan penyimpanan makanan.

Hal lainnya yang menjadi sorotan WaJIT adalah  ketidaklibatan pihak sekolah dan kantin dalam proses pengelolaan Dapur MBG telah menghilangkan mekanisme pengawasan internal yang krusial, sehingga memperbesar risiko keamanan pangan.

Padahal keselamatan dan kesehatan siswa merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar-tawar dan merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh negara.

Editor: denkur