| Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bandung Barat (KBB), siap mempelototi aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bandung Barat.
Selama ini, MPC PP Bandung Barat banyak memperoleh laporan dari masyarakat, bahwa mulai pengelolaan dan pendistribusian di lapangan tidak sesuai dengan harapan pemerintah.
Padahal program yang digulirkan di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, cukup bagus dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua MPC PP KBB, Deniswara mengungkapkan kekecewaannya, bahwa implementasi di lapangan penyediaan dan pelayanan MBG di beberapa titik kurang akomodatif terhadap penyedia bahan baku lokal dan potensi daerah.
Selain itu, penyediaan menu terkesan tidak sesuai dengan standar, serta pelayanan penyediaan tidak tepat waktu datangnya.
MBG didistribusikan ke anak-anak sekolah pada jam belajar, bukan pada jam istirahat.
"Banyak di satuan pendidikan yang seperti itu. Pihak SPPG tidak mau tahu, bahkan ada siswa yang sudah pulang ke rumah harus balik lagi ke sekolah untuk sekedar ambil MBG," ujarnya, Rabu (2/6/2026).
Ia berharap, dengan adanya program MBG justru bisa memberdayakan perekonomian masyarakat sekitarnya. Hal itu, sesuai dengan niatan Prabowo Subianto melalui visi misinya.
Melibatkan pengusaha lokal, adalah langkah yang tepat sebagai penyedia bahan baku. Sayangnya, malah pengusaha lokal terpiggirkan, lantaran sejumlah SPPG mengambil dari distributor langsung.
Disayangkan pula, bahan baku terkadang tidak diambil dari potensi daerah. Melainkan mengambil menu dengan makanan siap saji.
Ia juga menyoroti tentang pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah yang seharusnya tepat waktu, agar tidak mubazir.
"Karena pengirimannya telat, anak-anak nggak sempat mengkonsumsinya karena jam pelajaran sudah mulai lagi. Makanan jadi basi, tidak diambil anak-anak," paparnya.
Melihat fenomena tersebut, MPC PP KBB mengambil langkah, untuk ikut mengawasi pengelolaan dan pendistribusian MBG sesuai standar.
"Kami akan membentuk Tim Investigasi MPG/ SPPG di setiap kecamatan, untuk melaporkan setiap kendala yang terjadi agar bisa ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. Akan memberikan laporan hasil temuan itu agar program ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan semuanya," pungkasnya.***