Logo
Featured Image
Jabar

Pemprov Jabar Rencanakan Beli 20 Hektare Lahan Bekas Tambang Ilegal di Majalengka

Jurnalis
Wartawan deram
Editor deram 18 November 2026

DARA | Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana membeli lahan bekas pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka seluas 10 hingga 20 hektare. Lahan tersebut nantinya akan dikonservasi melalui penghijauan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, rencana pembelian lahan tersebut menjadi salah satu solusi untuk menangani aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), khususnya yang dilakukan oleh penambang perorangan.

"Yang dibeli, yang ada beberapa transaksi yang segera dilakukan, hitungan saya yang dibeli itu sekitar 10, ya sekitar 20 hektar ada," kata Dedi Mulyadi, Rabu (18/11/2026).

Menurut Dedi, persoalan tambang ilegal di Jawa Barat tidak hanya melibatkan perusahaan, tetapi juga penambang perorangan yang mengelola lahan milik pribadi tanpa mengantongi izin resmi.

Ia menyebut penertiban terhadap penambang perorangan menjadi tantangan tersendiri karena aktivitas tersebut kerap dilakukan dengan alasan kepemilikan lahan.

"Sebenarnya nanganin yang susah tuh yang kecil-kecil, karena sifatnya kan perorangan ya. Kalau yang perusahaan besar tuh nggak ada yang berani, begitu ditutup mereka nggak mau lagi operasi lagi," ujarnya.

Dedi mengungkapkan, Kabupaten Majalengka menjadi salah satu wilayah dengan temuan aktivitas tambang ilegal yang cukup banyak. Dalam penertiban yang dilakukan pemerintah, terdapat puluhan titik tambang ilegal yang ditindak.

"Majalengka sekarang justru yang banyak. Majalengka yang kemarin tertibkan dalam malam ini 18 titik dengan, ya mungkin sekitar 40 yang dalam dua hari ini ditertibkan," jelasnya.

Ia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan skema pembelian lahan bekas tambang untuk kemudian dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hijau.

Masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang juga akan dilibatkan dalam proses pemulihan lingkungan dengan dipekerjakan sebagai penanam pohon.

"Tapi yang kecil-kecil karena 'ah, iye mah tanah kebon urang, tanah urang' (ini mah kebun saya tanah saya). Nah, kita udah ambil solusi ya, tanah-tanahnya dibeli. Ya, kemudian nanti dihijaukan, kemudian warganya dipekerjakan menjadi penanam pohon. Sudah selesai," ungkap Dedi.

Ia memastikan, proses pembelian sejumlah lahan masih berjalan. Setelah proses transaksi selesai, pemerintah akan melakukan penghijauan untuk memulihkan kondisi lingkungan bekas pertambangan.

"Heeh, konservasi. Pokoknya dibeli, ditanamin oleh warga yang tadinya nambang, hijau kembali," katanya.

ESDM Jabar Tutup 106 Tambang Ilegal

Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat mencatat telah menutup 106 titik Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di 18 kabupaten dan kota sepanjang Januari hingga September 2026.

Kabupaten Cianjur dan Majalengka menjadi daerah dengan jumlah penutupan tambang ilegal terbanyak.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Tulus Arifan mengatakan, sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan tata kelola aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.

"Kalau yang di sini biasanya di tata kelolanya, kalau yang legal itu kan juga memang mereka seharusnya, setiap tahun harus mengajukan dulu rencana kerja," ujar Tulus saat dikonfirmasi, Rabu (23/9/2026).

Tulus menjelaskan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pelaku usaha juga harus memenuhi tahapan perizinan, mulai dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di tingkat kabupaten/kota, izin lingkungan, hingga perizinan teknis di tingkat provinsi.

"Kami minta masyarakat dan pengusaha untuk tidak melakukan penambangan liar. Kegiatan tambang yang tidak sesuai aturan dapat merugikan masyarakat luas serta mengancam keselamatan lingkungan," kata Tulus.

Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya menyasar penambang ilegal. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah mengantongi izin resmi juga dapat dikenai tindakan apabila ditemukan pelanggaran.

"Meskipun mengantongi izin berdurasi lima tahun, mereka tetap wajib melaporkan rencana kerja tahunan. Jika tidak ada rencana kerja yang jelas, aktivitasnya berbahaya dan pasti kami tutup," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Barat, saat ini terdapat 61 IUP Operasi Produksi yang masih berstatus aktif.

Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah dengan jumlah IUP aktif terbanyak, yakni 20 izin. Disusul Kabupaten Sumedang sebanyak delapan IUP, Kabupaten Bogor tujuh IUP, dan Kabupaten Sukabumi enam IUP.

Sementara itu, Kabupaten Bandung memiliki empat IUP aktif. Kabupaten Cianjur, Purwakarta, Subang, Kota Tasikmalaya, Indramayu, dan Cirebon masing-masing memiliki dua IUP.

Adapun Kabupaten Garut, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Kuningan masing-masing memiliki satu IUP aktif.

Berikut sebaran 106 titik tambang ilegal yang telah ditutup di Jawa Barat berdasarkan data Dinas ESDM:

• Kabupaten Cianjur: 15 titik

• Kabupaten Majalengka: 15 titik

• Kabupaten Sukabumi: 13 titik

• Kabupaten Subang: 10 titik

• Kabupaten Kuningan: 8 titik

• Kabupaten Bogor: 7 titik

• Kabupaten Purwakarta: 7 titik

• Kota Tasikmalaya: 7 titik

• Kabupaten Tasikmalaya: 4 titik

• Kabupaten Indramayu: 4 titik

• Kabupaten Bekasi: 3 titik

• Kabupaten Karawang: 3 titik

• Kabupaten Sumedang: 3 titik

• Kabupaten Bandung: 2 titik

• Kabupaten Cirebon: 2 titik

• Kabupaten Bandung Barat: 1 titik

• Kabupaten Ciamis: 1 titik

• Kabupaten Pangandaran: 1 titik

 

Dapatkan Update Berita Terkini!

Mari bergabung di Saluran WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya langsung di genggaman Anda.

Gabung Saluran WA

Opini Pembaca