Kekosongan jabatan Kepala SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat sebentar lagi bakal terisi.
| Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sedang merampungkan persyaratan tahapan administrasi untuk diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail pada 27 April 2026 telah melantik 23 Kepsek, bersamaan dengan pelantikan pejabat struktural dan fungsional lainnya.
Sementara itu, sebanyak 315 calon kepsek lainnya belum bisa mengisi kekosongan jabatan tersebut, lantaran masih menunggu kepastian pelantikannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik KBB, Edi Syafrudin mengatakan, pengisian jabatan kepsek tersebut tidak menghadapi kendala yang berarti, hanya lebih bersifat teknis administrasi saja.
Apabila persyaratan administrasinya sudah rampung, maka pihaknya akan segera mengajukan ke BKN. Total calon kepsek di lingkungan Disdik KBB, 315 orang dengan rincian 301 dari tingkat SD dan 14 untuk ditempatkan di tingkat SMP.
“Tidak ada kendala signifikan, hanya beberapa administrasi teknis yang harus dipenuhi. Saat ini kami sedang melakukan pemetaan calon kepala sekolah yang akan dilantik," ujarnya di Ngamprah, Rabu (20/5/2026).
Edi juga mengatakan, pelantikan Kepsek tersebut bisa segera diproses karena ada signal baru tentang kemudahan pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) bagi calon Kepsek.
Hasil koordinasi dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BPGTK), pelaksanaan Diklat bisa setelah pelantikan. Sebelumnya, untuk pelantikan calon kepsek harus mengikuti Diklat terlebih dahulu.
“Secara aturan memang Diklat dilakukan sebelum pelantikan. Tetapi setelah berkoordinasi dengan BPGTK, kami mendapat persetujuan agar pelantikan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian Diklat menyusul,” jelasnya.
Edi mengungkapkan, kebutuhan anggaran Diklat bagi ratusan calon kepala sekolah itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 miliar. Saat ini, penganggaran tengah diperjuangkan agar dapat masuk dalam perubahan anggaran tahun berjalan.
Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi IV DPRD KBB yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Satu orang kepala sekolah membutuhkan anggaran Diklat sekitar Rp10 juta, sehingga total kebutuhan mencapai lebih dari Rp3 miliar. Alhamdulillah pimpinan Komisi IV mendukung dan siap memperjuangkan anggaran Diklat bagi 315 calon kepala sekolah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan Diklat ditargetkan dapat terealisasi tahun ini guna mencegah semakin banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah di tahun mendatang.
“Kalau tidak direalisasikan tahun ini, maka potensi kekosongan jabatan kepala sekolah akan semakin bertambah,” tegasnya.
Selain fokus pada pengisian jabatan kepala sekolah, Ia juga tengah menyiapkan langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Kekosongan tersebut terjadi setelah banyak guru honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Edi, pemerintah daerah akan menyiapkan mekanisme pengisian tenaga pendidik baru dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kesejahteraan guru honorer yang masih aktif mengajar.
“Tahun lalu banyak guru honorer diangkat menjadi PPPK sehingga terjadi kekosongan tenaga pengajar. Nantinya akan diisi kembali, tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan daerah karena masih ada guru honorer yang belum mendapatkan insentif,” ucapnya.
Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha mengatakan pengisian jabatan kepsek tersebut, cukup urgen sehingga pihaknya mendorong Pemkab Bandung Barat untuk menganggarkan dana Diklat tersebut.
"Karena (anggaran diklat) ini kita anggap urgen, maka kita terus memperjuangkan agar dianggarkan sehingga pelantikan Kepsek ini bisa dilakukan secepatnya," ujarnya.
Ia meyakini Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail sangat respon jika menyangkut persoalan pendidikan. Salah satunya, saat Komisi IV memperjuangkan anggaran untuk tenaga guru paruh waktu, disambut baik Bupati.
"Saya mengapresiasi keberpihakan bupati terhadap dunia pendidikan. Saat memperjuangkan guru paruh waktu juga, Bupati cukup konsistensi untuk mensejahterakannya. Begitu juga untuk anggaran Diklat Kepsek, saya yakin Pak Bupati akan cepat mereslonnya," ungkapnya.
Dana yang dibutuhkan untuk Diklat tersebut, kata Nur memang lumayan besar. Per orang mencapai Rp10 juta, sehingga jika dikalkulasikan untuk Diklat para kepsek tersebut sekitar diangka Rp3 miliar lebih.
"Semoga saja, di APBD perubahan nanti, muncul anggarannya. Insha Allah, saya yakin Pak Bupati konsisten kalau menyangkut dunia pendidikan," pungkasnya.***