| Ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB), melakukan aksi unjuk rasa ke Bupati Bandung Barat di Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Senin (7/9/2026).
GOBBB yang terdiai dari Barisan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (BOOMS) dan Gabungan OKP, Ormas dan LSM (GOOL) serta Forum RT/RW melakukan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
Salah satunya yang paling menukik, terkait tuntutan agar menurunkan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Ade Zakir.
Saat aksi unjuk rasa, massa membentangkan spanduk bertuliskan berbagai aspirasi, menyangkut berbagai kebijakan sekda yang dianggap mereka, gagal dalam melaksanakan kepemimpinannya di lembaga eksekutif.
Selain menyoroti kinerja sekda, GOBBB juga secara terang-terangan meminta agar Ketua DPRD KBB, Mohammad Mahdi, untuk mundur juga dari jabatannya.
Ketua GOOL sekaligus Koordinator GOBBB, Rudi "Jack" Iriyanto, menyampaikan sejumlah tuntutan langsung kepada Jeje Ritchie Ismail, yang ikut naik di atas mobil pendemo. Aspirasi juga disampaikan Forum RT/RW, melalui perwakilannya Torro.
"Kami mendesak bupati untuk segera mencopot dan mengganti Sekda Kabupaten Bandung Barat atas apa yang kami nilai sebagai kegagalan dalam memimpin birokrasi, persoalan netralitas serta kepemimpinan sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja,” kata Didin.
Aspirasi yang disampaikan BOOMS ada beberapa poin seperti mendesak bupati agar mencopot jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, lalu segera menggantinya.
Alasannya, sekda dianggap gagal memimpin birokrasi, bersikap tidak netral dan terlalu politis, bahkan gagal juga dalam kepemimpinannya sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja.
Selain menuntut sekda mundur, BOOMS juga meminta bupati agar mencopot Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB.
Tuntutan lainnya, BOOMS meminta Bupati mengevaluasi secara total kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak kompeten, berdasarkan systwm meritokrasi serta pemerintah merealisasikan dan menambah anggaran intensif RT/RW sesuai janji politik secara penuh, tepat waktu, dan transparan tanpa alasan administratif yang berlarut-larut.
Sementara, GOOL Rudi Iriyanto menyatakan aksi besar-besaran tersebut, dilandasi rasa keprihatinan atas carut marutnya Tata Kelola Pemerintahan KBB.
"Aksi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam para aktivis atas kondisi tata kelola pemerintahan KBB yang dinilai carut-marut dan jauh dari komitmen mensejahterakan rakyat," ucap Rudi yang dikenal dengan nama panggilan Bang Jack.
Ia menegasman, bahwa rentetan kegagalan administrasi telah berdampak langsung pada merosotnya indikator capaian sosial dan ekonomi makro di wilayah Bandung Barat.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), potret ketimpangan dan keterpurukan ekonomi KBB tercermin nyata melalui poin-poin diantaranya, angka kemiskinan tinggi: persentase penduduk miskin KBB masih tertahan di angka 9,87%, berada di atas rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Jawa Barat..
Kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT). Sementara ini, TPT KBB stagnan dan tetap di atas rata-rata Jawa Barat, yakni mencapai 6,6%–6,7%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KBB Terendah tercatat hanya 70,77 (meningkat tipis menjadi 71,65 pada evaluasi berkala BPS), menempatkan KBB pada posisi terendah di kawasan Bandung Raya.
Ketimpangan Gini Rasio, menunjukkan jurang pemisah yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, dengan angka yang fluktuatif namun cenderung tinggi di atas target kesejahteraan regional.
PDRB per Kapita Rendah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku KBB berada di kisaran Rp32.500.000, jauh di bawah rata-rata daerah lain di Jawa Barat.
Kemerosotan ini diperparah oleh kegagalan perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru diproyeksikan menurun drastis, jauh di bawah standar yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Di lapangan, dampak salah urus ini tampak dari rusaknya infrastruktur jalan di berbagai pelosok, menjamurnya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta terbengkalainya fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP negeri tanpa renovasi memadai," ucapnya.
"Anggaran dianggap gagal total dan tidak Pro-Rakyat Para aktivis mengecam keras prioritas anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan mendesak masyarakat," imbuhnya.
GOBBB juga menyoroti alokasi belanja pengadaan jaringan internet (WiFi) yang menelan anggaran hingga belasan miliar rupiah, meskipun di lapangan fasilitas tersebut justru sulit diakses oleh publik.Kebijakan ini dinilai ironis jika dibandingkan dengan realitas sosial di Kecamatan Cililin
"Jembatan penyeberangan warga tidak pernah dibangun sama sekali oleh pemerintah. Kondisi memprihatinkan ini sempat viral di media sosial, memperlihatkan anak-anak sekolah yang setiap hari harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai hanya dengan menggunakan rakit sederhana akibat absennya infrastruktur dasar tersebut.Kegagalan Sistem Meritokrasi dan Carut-Marut Kelembagaan," papar Jack.
Selain masalah anggaran, GOBBB menduga kuat adanya praktik nepotisme dan maladministrasi dalam kebijakan kepegawaian. Dugaan rotasi dan mutasi jabatan administrator yang dilakukan secara sembrono dinilai mengabaikan prinsip meritokrasi dan menunjukkan kegagalan total Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN Kabupaten Bandung Barat.
Kejanggalan nyata terlihat pada kasus oknum ASN yang diketahui jarang bahkan hampir tidak pernah masuk kerja, seperti pada salah satu jabatan strategis Sekretaris Camat (Sekcam) di Cikalongwetan, namun justru mendapatkan promosi jabatan.GOBBB menilai Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung Barat hanya sibuk mengamankan kepentingan kelompok masing-masing.
Para legislator di DPRD dituding terlalu fokus pada keuntungan politis pribadi, sementara TAPD dinilai menyusun Rencana Kerja (Renja) yang tidak terarah dan tanpa indikator keberhasilan yang jelas.
Kondisi ini berujung pada penyusunan prioritas pembangunan yang kabur dan tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.Krisis kepercayaan publik ini semakin diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI).
Dalam laporan tersebut ditemukan indikasi kuat adanya potensi kehilangan aset daerah senilai belasan miliar rupiah, akibat buruknya inventarisasi dan amburadulnya tata kelola barang milik daerah," pungkasnya.***