Hampir empat bulan warga Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat mengalami musibah longsor.
| Selain kehilangan anggota keluarga yang tewas tertimbun longsor, 32 rumah warga lenyap tertutup longsoran tanah pada saat bencana, 24 Januari 2026 tersebut.
Warga juga kehilangan lahan pertanian, yang menjadi sandaran hidup mereka selama ini.
Kepala Desa Pasirlangu, Nur Awaludin berharap Pemkab Bandung Barat segera menyiapkan lahan relokasi bagi para korban. Hingga saat ini, Pemkab Bandung Barat belum juga menyediakan lahan relokasi tersebut, sehingga dirinya kerap mendapat pertanyaan warga.
“Kami berharap Bupati Bandung Barat segera mempersiapkan lahan untuk relokasi 32 rumah warga yang hilang akibat longsor, karena sampai saat ini belum ada kepastian,” ujarnya di Pasirlangu, Selasa (19/5/2026)
Pemerintah Desa Pasirlangu belum bisa menjawab pertanyaan warga. Pihaknya hingga saat ini belum memperoleh informasi resmi dari Pemkab Bandung Barat.
“Warga terus menanyakan kapan mereka akan punya rumah lagi. Namun kami belum mendapat informasi resmi dari pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Ia mengungkapkan hal tersebut, lantaran warga menanti kepastian, baik relokasi rumah serta kepastian pertanian yang tergerus pada saat longsor.
Menurutnya, total lahan pertanian masyarakat yang terdampak longsor diperkirakan mencapai sekitar 30 hektare.
Pada akhirnya, Pemdes Pasirlangu mengambil kebijakan untuk menata ulang lahan tersebut dengan memanfaatkan dana yang ada.
Hal itupun setelah melalui pembahasan bersama Pemdes, BPD, tokoh masyarakat, RT/RW dan warga melalui Musyawarah Desa (Musdes) agar seluruh proses berjalan transparan.
“Setelah berdiskusi bersama, akhirnya kami sepakat untuk menata kembali lahan tersebut sesuai dengan kemampuan desa,” katanya.
Ia menjelaskan, upaya penataan kembali lahan pertanian ini dilakukan untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat, mengingat mayoritas warga Pasirlangu berprofesi sebagai petani.
“Kami dan masyarakat sudah sekitar 27 hari bekerja menggunakan tiga unit alat berat untuk memperbaiki lahan yang tergerus longsor. Minimal sebagian lahan bisa kembali dimanfaatkan masyarakat untuk bertani,” tuturnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pihak desa tidak mampu memperbaiki seluruh lahan yang terdampak. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
“Kalau seluruh 30 hektare lahan diperbaiki tentu kami tidak sanggup. Anggaran dari donasi tidak akan mencukupi,” katanya.
Nur Awaludin juga menegaskan bahwa dana yang digunakan saat ini berasal dari donasi sukarela yang tidak mengikat dari para donatur, termasuk rekan kepala desa, pihak sekolah, serta masyarakat.
“Kami tidak membuka open donasi. Bantuan yang masuk sifatnya sukarela dari mereka yang tergerak hatinya membantu masyarakat Pasirlangu saat bencana terjadi,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
“Kami atas nama pemerintah desa dan masyarakat Pasirlangu mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu para korban longsor. Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan anggaran besar dari pemerintah pusat atau kementerian tidak diterima langsung oleh desa, melainkan melalui pemerintah kabupaten.***