Logo
Jabar

Dedi Mulyadi Minta Jalan Nasional Dikelola Pemda

Dedi Mulyadi Minta Jalan Nasional Dikelola Pemda

DARA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyerahkan pengelolaan Jalan Nasional di pusat-pusat Kota, ke Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

Hal itu didasari banyaknya keluhan dari warga Cikampek dan sekitarnya yang mengeluhkan kerusakan jalan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

 

Dedi menuturkan, selama ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan perbaikan jalan rusak di kawasan Pantura karena masuk jalan Nasional. 

 

"Ya, nanti mau saya ajak tukeran. Misalnya begini, Jalan Nasional yang melintasi Kota/Kabupaten bisa diserahkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar Dedi, di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026). 

 

Disetiap daerah, kata Dedi, pasti ada Jalan Nasional yang posisinya berada di pusat kota. Nantinya, pengelolaan seluruh Jalan Nasional itu diserahkan ke Provinsi dan sebagian diserahin ke kabupaten/kota

 

"Kalau tersedia anggaran untuk pembangunan jalan-jalan Nasional yang melewati kota ini, uangnya dipindahin saja untuk pembangunan khusus Pantai Utara Jawa Barat. Itu solusi yang akan saya tawarkan," katanya.

 

Sehingga, status jalannya nanti akan berubah dari Jalan Nasional menjadi Jalan Provinsi atau Kabupaten/Kota.

 

Dengan demikian, beban Kementerian PU untuk pemeliharaan Jalan Nasional di Jawa Barat akan menurun, karena sebagian statusnya menjadi jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota.

 

"Kalau sudah menurun, maka uang itu nanti difokuskan untuk memperbaiki jalan Pantai Utara Jawa Barat," ucapnya.

 

Dedi Mulyadi menyadari dengan skema tersebut, beban Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jabar akan bertambah dan itu tidak masalah.

 

"Enggak ada masalah. Dalam bahasa kasar begini, kalau jalan pusat kota yang pakai adalah mobil-mobil yang di kota itu, bayar pajaknya di kota itu, enggak ada masalah," katanya.

 

"Tapi kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, enggak pas. Karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini," tambahnya.