Jabar Kerahkan 2.500 Pasukan Siaga Bencana, Ambulans Terapung Disiapkan

BMKG menyebutkan kemungkinan akan terjadi beberapa potensi bencana di wilayah Jawa Barat ini.

DARA| Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan 2.500 pasukan siaga tanggap bencana. Mereka terdiri dari anggota Polri, TNI, Basarnas, BPBD hingga relawan. Hal tersebut disampaikan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan dalam gelar apel pasukan siaga tanggap bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

"Ada 2.500 personil, dark Polri, TNI, BPBD, semuanya ikut semua ya dari pemerintah provinsi dan relawan tadi kita libatkan. Begitu banyaknya relawan-relawan yang ikut termasuk juga Pramuka kita libatkan," ucap Rudi.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sejak Januari 2025 tercatat ada 1.500 kejadian bencana di Jawa Barat. 

"Ramalan BMKG menyebutkan kemungkinan akan terjadi beberapa potensi bencana di wilayah Jawa Barat ini. Terakhir ini sudah 25 kejadian pada bulan November dan dari bulan Januari ada 1.500-an bencana yang terjadi," ucapnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melakukan berbagai inovasi dalam menanggapi potensi bencana di Jabar. Salah satunya, dengan menyiapkan ambulans terapung di wilayah pesisir pantai utara dan selatan. Serta ambulans yang bisa mengakses daerah terpencil atau terisolir.

"Saya udah minta misalnya, dinas kesehatan sudah siapin mobil ambulans dengan kelengkapan medical-nya yang memiliki kualifikasi off road yang bisa turun naik ke daerah-daerah curam. Di daerah perairan kita belum memiliki rumah sakit terapung, dan saya sudah minta siapkan rumah sakit terapung atau ambulans terapung. Tahap pertama mungkin bisa empat perahu dulu," ujar Dedi.

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran kebutuhan radar pemantau bencana untuk BMKG.

"Mudah-mudahan lelangnya bisa dilakukan secepatnya di 2026. Kita selama ini enggak punya radar, nah kita akan memiliki radar dibiayai oleh Pemprov Jabar dan tim teknisnya dari BMKG, sehingga Jabar memiliki kelengkapan dalam membaca seluruh fenomena situasi, dan semua ini berasal dari anggaran pemerintah provinsi Jawa Barat," paparnya.

Tak hanya itu, Dedi juga meminta pusat pemantauan bencana bermarkas di Gedung Sate serta mengaktivasi kantor gubernur di Bogor, Cirebon, Purwakarta dan Garut sebagai pos pantau bencana.

"Kemudian yang berikutnya adalah konektivitas gerakan, maka tadi saran Pak Kapolda saya sepakat banget Di Gedung Sate ini dibuat ruangan sebagai call center, kemudian seluruh komponen baik dari TNI Polri Basarnas dinas kesehatan BMKG layarnya terpampang. Apa yang harus digerakkan seluruh mobil-mobilnya di sini, membuat call center bencana," jelasnya.

Editor: Maji