Ketua DPRD KBB: Pers Harus Mampu Beradaptasi dengan Tuntutan Massa
Hari Pers Nasional, begini sambutan Ketua DPRD KBB
DARA| Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 9 Pebruari 1946 sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Bertepatan dengan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesi (PWI).
Setiap tanggal tersebut, diperingati oleh seluruh insan pers yang ada di seluruh nusantara. HPN, menjadi momentum penting bagi wartawan dari masa ke masa dengan perkembangannya.
Peringatan HPN Tahun 2026 yang diselenggarakan di Propinsi Banten, Jawa Barat mengusung tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.
Tema tersebut dinilai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), H. Muhammad Mahdi, S.Pd, tema yang cukup bagus, sesuai dengan kondisi kekinian.
"Tema tersebut tentu menjadi harapan kita bersama, khususnya di KBB. Karena pers sebagai salah satu pilarnya, jika sehat akan membuat demokrasi berjalan dengan baik,"ujar politisi dari Fraksi PKS ini, saat dihubungi, Senin (8/2/2026).
Ia menegaskan, demokrasi akan berjalan baik apabila pers sebagai salah satu pilar demokrasi, sehat. Kemudian didukung oleh rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi, maka lengkaplah jalannya proses pemerintahan menjadi baik pula.
Efek dominonya, tentu taraf ekonomi masyarakat meningkat sehingga bangsa menjadi kuat.
Berbicara tentang media massa saat ini, dihadapkan dengan disrupsi digital, penyebaran hoaks yang masif, dan penurunan pendapatan iklan konvensional, Mahdi berpendapat ini menjadi tantangan tersendiri buat pers.
Mahdi mengutip teori evolusi Charles Darwin, khususnya konsep "survival of the fittest" (bertahan hidup).
"Menurut teori Darwin, yang akan bertahan itu bukan yang terpintar, bukan juga yang terkuat. Tetapi yang bisa beradaptasilah yang akan langgeng," ucapnya.
Oleh karena itu, pers harus menyesuaikan tuntutan masa ini dengan mulai memasuki market digital. Namun yang perlu dicamkan dengan baik, pers tetap menyiarkan berita objektif dan menghindarkan hoaks.
"Terkait iklan konvensional penurunan pendapatannya, saya kira bisa di-cover dari iklan digital juga," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mahdi menyebutkan jika pers mengalami perkembangan dari masa ke masa. Terutama perkembangan pers Indonesia, sejak masa Kolonial, mulai abad 18 saat penjajahan Belanda, ditandai dengan terbitnya UU Pers pertama tahun 1858.
:Ciri khas pers saat ini adalah 'satu corong' dengan berita terkait keberhasilan Penjajah Belanda," ungkapnya.
Kemudian Masa Orde Lama, pribumi mulai bergerak dengan menjamurnya pers meski pemerintah mulai otoriter saat masa demokrasi terpimpin.
Perkembangan selanjutnya, masa Orde Baru, kebebasan pers mulai diakui pemerintah meski terbatas. Isi media lebih pada bobot pemberitaan parpol tertentu.
Berkembang lagi, pada Masa Reformasi yang menjadi tonggak kebebasan pers, yang ditandai dengan dibubarkannya Dept Penerangan, lalu sensor juga sudah tidak berlaku.
"(Era Reformasi), Indonesia berhasil menempati kebebasan pers tertinggi di Asia Tenggara," tuturnya.
Kebebasan itulah, kemudian yang membuat akses informasi mudah didapat. Hanya saja, Mahdi berharap di era kebebasan pers, dalam penyajian informasinya, harus tetap menjaga objektifitas, independen dan berimbang.
"Pers agar menjaga independensi dalam operasionalnya, dan objecttivitas pemberitaan serta terus berperan sebagai salah satu pilar demokrasi," tegasnya.
Lebih lanjut Mahdi memandang, jika pers saat ini masih harus terus berjuang keras dalam upaya mewakili aspirasi masyarakat karena tantangan yang sangat kompleks serta ancaman pada independensi.
Kendati demikian, ia berharap seyogyanya berita disampaikan dalam keadaan utuh tidak dipotong potong lantaran pertimbangan subjektif. "Idealnya sebelum rilis, nara sumber mendapat informasi draft -nya," harapnya.
Mengakhiri pendapatnya tentang pers, Mahdi mengajak pers bersama-sama membangun Bandung Barat melalui informasi di media massa.
KBB adalah salah satu daerah yang masih memerlukan kerja keras agar perform, kerja keras ini tidak akan mendapatkan hasil jika tidak dilakukan bersama sama.
"Pers menjadi salah satu unit penting untuk berperan, utamanya saat sosialisasi program program pemerintah daerah," pungkasnya. (DPRD KBB)
Editor: denkur