.jpeg?v=1778597946)
Lembaga kursus tidak hanya berfokus pada bidang konvensional.
| Lembaga Pendidikan Kursus atau LPK didorong untuk menghadirkan inovasi pendidikan kursus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.
Salah satu bidang yang dinilai penting untuk dikembangkan yakni pengelolaan sampah yang saat ini dianggap sebagai darurat nasional.
Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, di sela kegiatan Diskusi Interaktif Ekosistem Kemitraan Pendidikan Kursus yang diselenggarakan Kemendikdasmen RI bekerjasama dengan Komisi X DPR RI di Sabda Alam Convention Hall, Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut pada Minggu (10/5/ 2026).
Menurut Ferdiansyah, lembaga kursus tidak hanya berfokus pada bidang konvensional, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Misalnya soal sampah yang dianggap sebagai darurat nasional.
"Ini bisa menjadi peluang didirikannya pendidikan kursus yang menghasilkan solusi dan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ferdiansyah mencontohkan, pendidikan kursus pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik dapat dikembangkan dan disinergikan dengan sektor pertanian, khususnya petani jagung yang banyak tersebar di Kabupaten Garut.
Selain itu, ungkapnya, lembaga kursus juga dapat diarahkan pada pengelolaan pakan ternak, baik untuk kambing, sapi, maupun ikan.
Ia menilai, program tersebut berpotensi menjadi terobosan baru dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha produktif.
"Yang tak kalah pentingnya, penumpukan sampah pun bisa diatasi sehingga tidak lagi jadi permasalahan yang sangat mengganggu. Dan hal itu bisa dijadikan terobosan melalui lembaga pendidikan kursus,” ujarnya.
Ferdiansyah menyebutkan, bahwa pendidikan kursus saat ini sudah saatnya diarahkan pada konsep hilirisasi agar mampu menghasilkan produk maupun keterampilan yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.
Ia menuturkan, masih banyak potensi yang bisa dikembangkan melalui LKP di daerah, seperti peluang kursus pengisi suara atau "dubber" film yang dinilai memiliki prospek cukup besar di era industri kreatif digital.
Meski demikian, Ferdiansyah menilai program kursus yang selama ini berjalan seperti komputer, bahasa Inggris, tata rias pengantin hingga barista juga tetap penting. Namun, lembaga kursus dituntut lebih kreatif dan inovatif agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
"Kreativitas dan inovasi ini merupakan bagian dari tuntutan tantangan zaman yang harus dikembangkan, tinggal ada kemauan karena sumber daya manusianya sudah ada,” katanya.
Ferdiansyah juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut memberikan dukungan terhadap pengembangan lembaga kursus berbasis kebutuhan masyarakat.
Ia berharap, dukungan tersebut mampu mempercepat realisasi pendirian LKP dengan program-program yang lebih relevan dan produktif.
Sementara itu, Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Iyan Sopian, menyebutkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 151 LKP yang tercatat di Kabupaten Garut, dengan 131 lembaga sudah masuk dalam sistem Dapodik.
"Ke depan, seluruh LKP diwajibkan aktif dalam Dapodik karena lembaga yang tidak aktif selama dua semester akan dibekukan hingga NPSN dinyatakan putus," ujarnya.
Iyan menambahkan, jika saat ini terdapat 18 LKP di Garut yang mendapatkan bantuan pemerintah, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 15 lembaga. Adapun program kursus yang mendominasi masih seputar tata rias busana, tata rias rambut, menjahit, komputer, desain grafis hingga barista kopi.
"Sementara kursus pengolahan sampah hingga kini belum tersedia di Kabupaten Garut," katanya.***