Pemprov Jabar Gelontorkan Anggaran Pendidikan hingga Rp6,3 Triliun di Tahun 2026
Program Infrastruktur Jadi Prioritas
Untuk pembangunan sekolah baru, Pemprov Jabar hanya mengakomodir pembangunan infrastruktur.
DARA| Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelontorkan dana sebesar Rp6,3 triliun pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut mengemuka saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyepakati KUA PPAS 2026 melalui Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, (Jumat 31/10/2025).
APBD 2026 yang ditetapkan dalam KUA PPAS sekitar Rp28,4 triliun. Porsi anggaran tersbesar akan digunakan untuk belanja pegawai dan fix cost sebesar Rp8,36 triliun atau 29,36 persen.
Sementara untuk belanja infrastruktur, tertinggi adalah sektor pendidikan. Yakni sebesar Rp6,3 triliun atau 22,14 persen dari postur APBD yang disepakati dalam KUA PPAS 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan KUA PPAS yang ditetapkan dan disepakati, sebesar Rp28,7 triliun. Nilai tersebut sudah mengakomodir pengurangan TKD seperti yang disampaikan Kementerian Keuangan.
"Namun demikian, sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, 2026 walaupun dengan tanpa dana transfer yang maksimal, maka prioritas program di 2026 tetap ada pada infrastruktur," ucapnya.
Selain untuk sektor pendidikan, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, transportasi, sumber daya air dan perhubungan dengan total Rp4,01 triliun atau 14,09 persen dari yang disepakati.
"Kemudian kalau pendidikan ada di Rp6,3 triliun, kemudian di kesehatan di Rp2 triliun, selebihnya terbagi ke ekonomi, sosial, lingkungan hidup sampai dengan program lain," terangnya.
Untuk pendidikan, yang menelan porsi paling besar kata dia, antaranya untuk pembangunan sekolah baru sebanyak 50 unit, ruang kelas baru dan rehabilitas kelas. Serta operasional pendidikan, BOS, BOPD dan beasiswa bagi siswa miskin di sekolah swasta.
Untuk pembangunan sekolah baru, Pemprov Jabar hanya mengakomodir pembangunan infrastruktur.
"Pembebasan lahan Kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur, untuk pembangunan unit sekolah baru. (Lahan) menggunakan tanah atau lahan yang disiapkan oleh kabupaten/kota," terangnya.
Sejauh ini, sudah ada enam bupati/wali kota kata Dedi yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah baru, dari target 50 sekolah.
"(Lokasinya) tersebar. Salah satu pertimbangan yang Pak Gubernur fokus adalah di wilayah perkotaan yang jumlah usia anak sekolahnya tinggi dan tidak tertampung. Sebab pertimbangannya, bila dibangun di per kecamatan, belum tentu jumlah siswanya memenuhi. "Nanti jadi kosong juga," jelasnya.
Editor: Maji