Update Banjir Pantura, Pemkab Subang Cabut Status Tanggap Darurat

Fokus pada pemulihan pertanian dan infrastruktur.

DARA | Pemerintah Kabupaten Subang resmi mencabut status tanggap darurat bencana banjir Pantura.

Begitu kesimpulan hasil rapat koordinasi, di ruang raoat bupati, Jumat (6/2/2026).

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP mengatakan, kondisi saat ini sudah membaik, namun pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah lanjutan.

"Masih ada beberapa yang harus kita pikirkan bersama, terutama sektor pertanian: berapa luas sawah yang terdampak, berapa kerugiannya, serta apa yang bisa kita lakukan untuk membantu para petani. Data yang disampaikan harus benar-benar riil,” ujar bupati.

Bupati juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya kondisi tanggul dan keterbatasan anggaran.

Dikatakannya, hasil rapat dengan BBWS menunjukkan masih terbatasnya dukungan pendanaan, sehingga pemerintah daerah diminta segera mendata tanggul-tanggul yang paling mendesak untuk ditangani.

“Kalau BBWS belum bisa intervensi, kita data dulu tanggul yang paling urgent. Kita bantu semampu kita, sambil kita upayakan bantuan lain, termasuk CSR. Saya juga sudah mengusulkan peninggian tanggul sampai delapan meter agar saat debit air besar kita tetap aman," tuturnya.

"Selain itu, saya minta fokus pada kajian embung, hitung kebutuhannya, dan laporkan. Jalan-jalan yang baru dibangun juga harus dicek kembali,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, serta menilai penanganan banjir kali ini berjalan baik dengan minim keluhan masyarakat.

DPRD mendorong agar sawah di wilayah rawan dapat masuk skema asuransi pertanian dan berharap langkah-langkah strategis yang tengah disiapkan mampu menjadi titik balik agar banjir tidak kembali terulang.

Editor: denkur